Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua menyebut sebagian besar kontraktor di Bumi Cenderawasih menunggak pajak alat berat. Tak sedikit dari mereka pun ditengarai menyembunyikan alat beratnya di daerah perbatasan dan perkebunan kelapa sawit Skouw.

“Sesuai data di lapangan banyak yang belum melunasi kewajibannya. Padahal mereka terlihat aktif melaksanakan pekerjaan infrastruktur,” keluh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Gerzon Jitmau di Jayapura, kemarin.

Oleh karenanya, lanjut dia, untuk memaksimalkan potensi penerimaan tersebut, pihaknya telah membentuk tim pembina samsat yang terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Dengan tugas utama, menelusuri pemilik alat berat yang tidak membayar pajak.

“Tentunya tim ini nantinya bakal diketuai oleh Sekda Papua. Tapi nanti berkantor di Satuan Lantas Polda Papua, yang diharapkan nantinya mampu mendata kontraktor yang tidak membayar pajak”.

“Sebab hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga pajak alat berat pun harus ditingkatkan dengan cara kita turun langsung ke lapangan dengan melakukan pendataan,” katanya.

Pada kesempatan itu, dirinya mengancam bakal menahan izin usaha setiap kontraktor yang tidak membayar pajak alat berat.

“Intinya untuk kontraktor yang tidak membayar pajak alat berat kita akan tahan izin usahanya. Apalagi untuk kontraktor yang bergerak di sektor pertambangan, pembangunan infrastruktur jalan dan kelapa sawit”. 

“Tentunya izin itu kita tahan sampai yang bersangkutan membayar dan melunasi kewajibannya. Karena itu, saya imbau bagi kontraktor yang mempunyai alat berat supaya segera membayar, sebelum kami ambil tindakan. Sebab jangan hanya mengeruk potensi alam di Papua saja, namun tak mampu memenuhi kewajibannya,” jelasnya.