Desakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk segera merealisasikan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur 2018 mendatang, belum mendapat tanggapan dari pemerintah provinsi.

Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan pihak eksekutif tak gegabah untuk menyepakati usulan KPU Papua itu. Sebab masih mengkaji biaya riil kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Gubernur tahun depan.

“(Terkait Permintaan NPHD dengan nilai yang diusulkan KPU Papua) itu tidak bisa semena-mena dan secepat itu kami iyakan. Karena harus dikaji secara detail dengan semua pihak terkait,” jelas Hery di Jayapura, Selasa (8/8) kemarin.

Lanjut Hery, Pemprov Papua pada 14 Agustus 2017 mendatang baru akan mengundang Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak keamanan (TNI/Polri), untuk mendapat pemaparan mengenai pembiayaan sesuai usulan NPHD itu.

Hasil dari pertemuan ini, baru akan disepakati kebutuhan riil untuk pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang.

“Tapi KPU Papua jangan kuatir sebab di tahun anggaran 2017 ini, kita sudah anggarkan dana untuk kegiatan rutin yang hendak dilakukan pada tahun ini. Hanya saja, nilainya tidak terlalu signifikan, namun segala (kegiatan) yang rutin sudah kami akomodir,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Papua Adam Arisoi mendorong Pemprov Papua segera merealisasikan NPHD senilai Rp1,2 triliun.

Pihaknya berharap Pemprov tak mengulur-ulur waktu, karena biaya Rp1,2 triliun untuk Pilgub Papua itu, sudah dihitung sehingga harus segera di NPHD-kan. “Apalgi pada Agustus ini dan September mendatang sejumlah agenda Pilgub mulai berjalan. Seperti Pemilihan Anggota KPU di beberapa kabupaten/kota. Sehingga persiapan di tingkat daerah dapat lebih maksimal,” harapnya.

Ia berharap biaya Pilgub sebesar itu tak perlu diperdebatkan, sebab telah dihitung sebaik mungkin sesuai aturan hukum yang berlaku. “Sebab di Jawa Barat saja Pilgubnya mencapai Rp4 triliun,” pungkasnya.