Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua meminta waktu dua hari untuk menyampaikan perincian usulan anggaran Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018, yang mencapai Rp 1,26 triliun.

Hal demikian menanggapi permintaan Sekda Papua Hery Dosinaen yang menuntut perinciaan setiap penggunaan anggaran yang diusulkan KPU Papua untuk Pilgub 2018.

“Yang mereka (Pemprov) minta kita harus rincikan. Makanya kami dari KPU Papua minta diberi kelonggaran selama dua hari. Setelah itu, akan langsung disampaikan kepada Pemprov dalam bentuk Prosedur Operasional Kegiatan (POK),” terang Ketua KPU Papua Adam Arisoi, pada rapat pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Jayapura, Senin (14/8).

Dijelaskan, anggaran yang disampaikan oleh KPU Papua, diposting secara global (umum). Misalnya untuk pelaksanaan sosialisasi di 29 kabupaten dan kota, hanya mencantumkan satu itemnya senilai Rp 120 juta.

“Nilai itu kemudian yang kita kalikan 29 kabupaten dan kota, sehingga dapat nilai biaya yang diusulkan sekitar Rp2 miliar lebih”.

“Namun jika diminta ada perincian maka kita akan jelaskan Rp 120 juta itu untuk apa saja. Seperti, kami pakai ongkos transportasi ke Puncak Jaya. Lalu kami bayar pesawatnya berapa, kemudian bayar narasumbernya berapa, ini yang akan kita segera sampaikan,” terang Adam.

Sementara kegiatan pembahasan NPHD Pilgub Papua, kemarin, juga dipantau langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono. 

Ia menilai, Pemprov Papua tak salah meminta perincian anggaran Pilgub Papua oleh KPU. Sebab apakah masuk akal jika pembahasan perencanaannya Pilkada saja nilainya mencapai Rp300 juta. Kemudian untuk sekedar penandatangan NPHD, apakah butuh biaya Rp 500 juta?.

“Memang hal seperti ini perinciannya harus dibahas. Lalu kemudian ada rasionalisasi untuk memperoleh anggaran yang dibutuhkan, bukan berlebih atau kurang. Intinya pembahasan kali ini untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran, ditengah-tengah situasi sulit Pemprov Papua untuk menganggarkan”.

“Bayangkan Rp 1,26 triliun itu hanya untuk KPU Papua. Belum lagi ada usulan Bawaslu dan pihak keamanan. Total bisa mencapai Rp 2,5 trilun dan resikonya bisa sedot angggaran yang sebetulnya untuk publik. Makanya ada rasionalisasi supaya seluruh anggaran itu masuk akal dan Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik,” pungkasnya.