Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan pimpinan sinode dan keuskupan di Bumi Cenderawasih, agar maksimal dalam mempertangungjawabkan penggunaan dana keagamaan yang dihibahkan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua, Naftali Yogi, pada sosialisasi bimbingan teknis kepada tujuh lembaga keagamaan sinode, di Jayapura, Rabu (23/8) kemarin.

Menurut dia, Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua merasa penting untuk mensosialisasikan perwakilan sinode maupun keuskupan selaku penerima bantuan lembaga keagamaan.

Sehingga melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan penggunaan anggaran serta pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ini, diharapkan penyampaian kepada pemerintah provinsi lebih tepat waktu.

Masih dikatakanpemberian bantuan bagi lembaga keagamaan dalam bentuk dana tunai ini untuk menunjang pelayanan kepada umat serta pemberdayaan kepada lembaga keagamaan dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

“Sehingga kita menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sinode dan keuskupan yang sebelumnya sudah menggunakan dana itu dengan baik serta telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu”.

“Sebab ada keinginan dari kepala daerah di 2018 mendatang, laporan pertanggujawaban yang disampaikan menjadi semakin baik,” harapnya.

Pada kesempatan itu, ia kembali mengingatkan Sinode untuk menggunakan dana keagamaan bagi keperluan jemaat, bukan untuk pribadi pendeta atau gembala.

“Kalau sifatnya pembinaan lakukan pembinaan. Jangan pemerintah kasi bantuan tapi sinode kasih lagi ke hamba tuhan dalam bentuk bantuan buat umat dan untuk pribadi pendeta. Tidak boleh seperti itu, karena dana ini bukan untuk kasih pribadi. Tetapi kalau dikasih ke sinode maka dibantunya ke jemaat bukan pribadi,” imbau dia.