Pemerintah Provinsi Papua mengakui pengaruh globalisasi telah menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan sosial di negeri ini. Oleh sebab itu, lembaga keagamaan diminta berperan aktif membantu pemerintah mengatasi kemerosotan mental serta berjuang menembus nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu.

“Kita juga berharap keberadaan gereja, bisa hadir mewujudkan kesejahteraan bagi jemaat dan masyarakat. Kemudian yang tak kalah penting mewujudkan kebenaran dan keadilan sebagaimana Firman Tuhan yang terdapat pada Yeremia 29:7”.

“Dimana gereja berada dalam dunia karena dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah dunia agar menjadi garam dan terang dunia,” terang Gubernur Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua, Naftali Yogi, pada sosialisasi pelatihan bagi tokoh-tokoh tujuh lembaga keagamaan sinode Papua, Kamis (24/8) kemarin, di Jayapura.

Lebih lanjut dikatakan, secara khusus di Papua dalam menyikapi pergumulan umat, di tengah perubahan yang begitu cepat, persoalan Otonomi Khusus (Otsus), penyakit HIV/AIDS , kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik dan begitu banyak persoalan klasik yang belum tersentuh maupun ditangani dengan baik, dibutuhkan pendekatan serta solusi yang tepat.

Oleh karenanya, pemerintah sadar tidak akan mampu menyelesaikan setiap persoalan tersebut tanpa bantuan gereja. Hingga merasa perlu bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder di Papua dalam melakukan pendekatan yang tepat, guna berkontribusi memberi solusi dalam menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan umat.

“Makanya pemerintah daerah melalui Program Pemberdayaan Keagamaan Papua (PPKP) mengadakan sosialisasi pelatihan bagi tokoh-tokoh lembaga keagamaan sinode di Papua”.

“Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan solusi dan menggumuli sejumlah masalah yang terjadi didalam penerapan iman bagi umat melalui lembaga keagamaan. Supaya kedepan menghasilkan satu tatanan kehidupan yang tertata dan tersusun baik pada lembaga-lembaga keagamaan yang nantinya membantu pemerintah menyelesaian segala persoalan pembangunan,” terang dia.

Sehari sebelumnya, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menggelar bimbingan teknis kepada tujuh lembaga keagamaan sinode, di Jayapura.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pimpinan sinode dan keuskupan lebih maksimal dalam mempertangungjawabkan penggunaan dana keagamaan yang dihibahkan itu.