Pemerintah Pusat membuka kesempatan kepada 266 orang untuk formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2017.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro mengatakan, dari kuota 266 orang itu, 205 diantaranya untuk lulusan SLTA, sementara D3 dan S1 sebanyak 58 orang bagi semua disiplin ilmu.

Hal demikian disampaikan Abner Banosro, di Jayapura, Senin (11/9) kemarin.

Sementara sebagai langkah afirmasi dari pemerintah pusat, lanjutnya, dari 266 orang kuota bagi Papua, 165 orang diantaranya wajib anak-anak asli Papua. “Sehingga kita sangat bersyukur bahwa dibalik kouta yang ditetapkan itu, ada perhatian untuk anak-anak asli daerah,” terangnya.

Sementara ditanya apakah kuota yang diberikan tahun ini, cukup untuk memenuhi kebutuhan SDM Kemenkumham di Papua, ia mengaku masih sangat kurang. Meski demikian, pihaknya sudah cukup puas dengan jumlah alokasi yang diberikan pemerintah pusat.

“Yang pasti, kuota yang diberikan pusat ini saya kira sudah bisa menanggulangi kekurangan petugas jaga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang berjumlah 10 Lapas dan 14 orang”.

“Hanya memang jika dilihat dari jumlah Lapas maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Papua, kuota yang diberikan Pusat ini masih kurang. Tapi karena sudah diberikan tentu kita mensyukuri saja,” terangnya.

Sementara Staf Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mr.Haru Tamtomo mengatakan kehadiranya ke Papua untuk memantau pelaksanaan tahapan penerimaan CPNS yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurut dia, Kemenkumham akan merekrut 16 ribu petugas penjaga tahanan atau sipir. Kemudian 1.400 petugas imigrasi, administrasi umum dan perancangan undang-undangan.

“Meski begitu, jumlah ini sebenarnya masih kurang. Mengingat jumlah rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia hampir berada pada setiap kabupaten dan kota, namun pemerintah baru bisa memberikan 16 ribu orang,” ucapnya