Ribuan Masyarakat Tuntut Stop Kriminalisasi Terhadap Gubernur

Aksi simpatik terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe mulai bergulir, pasca dipanggil Penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa, yang tidak sesuai peruntukannya tahun 2016.

Ribuan masyarakat yang mengklaim dari perwakilan lima wilayah adat, memadati Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (19/9), menuntut pemerintah pusat melalui kepolisian untuk  berhenti melakukan kriminilisasi terhadap orang nomo satu di Papua tersebut.

Masyarakat datang spanduk dan poster, sebagai bentuk dukungan terhadap Lukas Enembe. Sebuah pernyataan sikap pun dibacakan setelah melakukan orasi, oleh penanggungjawab unjuk rasa, Albert Wanimbo. Pernyataan sikap itu pun diserahkan kepada Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Yunus dalam kesempatan itu mengaku bakal melanjutkan pernyataan sikap itu kepada Presiden. Sebab dinilainya upaya pemanggilan itu, sebuah tindakan kriminilisasi karena mengarah pada kepentingan politik.

“Apa yang dialami Gubernur kita merupakan sebuah kesalahan fatal. Tapi saya mau sampaikan kepada rakyat Papua bahwa Gubernur belum ditahan sehingga jangan terpancing isu apa pun”.

“Namun jika sampai itu terjadi, saya akan bikin bakar batu di Kantor Gubernur dan DPR Papua. Dimana kami siang malam kami akan ada ditempat ini, hingga keputusan terakhir dan itu malapetaka,” sebutnya.

Terakhir Yunus Wonda berharap pemerintah pusat tak “membunuh” Papua dengan cara-cara seperti itu. Sebab dikhawatirkan efek negatif dapat timbul di kemudian hari,”ucap dia.

Sementara, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen memastikan Gubernur Papua masih dalam keadaan aman dan tak ditahan sebagaimana isu yang beredar di kalangan masyarakat. Dia mengaku, baru-baru ini mendampingi Gubernur saat pemeriksaan di Bareskrim Polri.

“Setelah itu, Gubernur memerintahkan saya kembali ke Papua untuk menjalankan roda pemerintahan. Makanya saya kembali supaya pembangunan dan proses pemerintahan bisa berjalan normal seperti biasa di Papua,” katanya.

Dia pun berharap masyarakat tak berbuat keributan dan gampang terprovokasi dengan oknum-oknum yang ingin memecah belah.

Sementara itu, aksi unjuk rasa serupa juga digelar pada beberapa kabupaten. Seperti, Mimika, Nabire dan Biak Numfor.