Pemerintah Provinsi Papua terus mengupayakan sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu menyediakan moda transportasi murah bagi masyarakat diatas tanah ini. Diantaranya dengan memberikan subsudi angkutan bagi sejumlah moda transportasi, lebih khusus untuk angkutan udara dan laut.

“Tentunya harus dilakukan dengan subsidi dari pemerintah. Tapi kita akan tata dulu semuanya dengan baik, seperti penggunaan kapal untuk wilayah pesisir atau gunung yang memiliki sungai”.

“Yang pasti kita ingin supaya beberapa moda transportasi ditata dalam satu sistem, sehingga tidak masyarakat tak hanya menggunakan pesawat tetapi bisa menggunakan kapal. Mengapa kapal, karena ongkos transportasi murah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad, Kamis (28/9) kemarin, di Jayapura.

Masih dikatakan, pemerintah provinsi pada tahun ini mengalokasikan dana senilai Rp35 miliar dari APBD tahun ini, untuk mensubsidi untuk operator penerbangan perintis di wilayah pedalaman.

Kebijakan subsidi penerbangan perintis ini, diyakini akan mampu menurunkan harga kebutuhan pokok di wilayah pedalaman Papua.

“Yang pasti pengalokasian anggaran untuk subsidi penerbangan ini, untuk menolong masyarakat supaya terhindar dari mahalnya ongkos transportasi ke pedalaman yang sebagian besar gunakan pesawat”.

“Sehingga bia program ini sukses maka kita berencana tingkatkan lagi. Hanya yang paling utama subsidi ini diharapkan punya efek dan dampak yang positif bagi masyarakat,” ucapnya

Pada kesempatan itu, dia berharap subsidi yang dilakukan itu juga dapat sutuhnya dirasakan oleh masyarakat Papua terutama yang ada di wilayah pedalaman.

Sebelumnya, subsidi penerbangan perintis telah diprogramkan pada tahun 2016,namun karena kebijakan pemangkasan anggaran secara besar-besaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat, hal itu urung terjadi.

Pada akhirnya, program ini dimasukan kedalam APBD Induk 2017 setelah seluruh aturan mengenai pendistribusian dananya ditetapkan.