Gubernur Ingin Perencanaan Dilakukan Secara Tepat

Gubernur Papua Lukas Enembe berkeinginan agar perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara tepat. Untuk dapat mewujudkannya, ia meminta agar pengelolan data dan informasi dilakukan secara tepat dan cepat untuk memenuhi tuntutan dinamika yang berkembang

“Penyajian data dan informasi harus dilakukan secara tepat dan akurat baik dari segi kelengkapan maupun waktu. Supaya perencanaan kedepan bisa terlaksana dengan baik,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang diibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, pada rapat koordinasi forum sistem informasi pembangunan daerah di Jayapura, Jumat (29/9) kemarin.

Lukas juga meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ]maupun instansi vertikal yang tergabung dalam forum sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Provinsi Papua agar dapat memberikan data dan informasi yang akurat.

Sebab dalam perkembangannya, konsep SIPD telah mengalami beberapa perubahan. Apalagi saat ini, pemerintah lebih fokus pada data untuk perencanaan pembangunan daerah serta data berbasis urusan yang berfungsi sebagai persyaratan dalam pengajuan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Sehinga SIPD ini dibagi menjadi 4 bagian (e-database, e-planning, e-budgeting dan e-money)”.

“Tetapi justru paradigma kita selama ini yang menganggap data dan informasi hanya sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya direkonstruksi. Makanya saya memerintahkan kepala Bappeda untuk terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan penguatan sumber daya dalam rangka mewujudkan ketersediaan data melalui unit pelaksana teknis,” kata dia.

Lukas juga berharap pusat data dan analisa pembangunan Papua ditingkatkan, karena dirinya menganggap salah satu indikator untuk mengukur kinerja SKPD, yakni tersedianya data yang valid dan terbarui sesuai sektornya masing-masing

“Sebab ketersedian data masing-masing SKPD juga merupakan salah satu indikator dalam kebijakan pengalokasian anggaran masing-masing SKPD. Namun yang terpenting adalah terbangunnya komitmen untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera melalui basis data yanhg valid dan terkini,” pungkasnya.