Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta ikut mensukseskan pelaksanaan Pilgub 2018, yang tahapannya akan mulai bergulir di akhir tahun ini. Penegasan ini disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan kemarin

Lukas juga mengingatkan seluruh kabupaten dan kota agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilkada bupati di tujuh kabupaten yang penyelenggaraany bersamaan dengan Pilgub 2018.

“Baik Bupati atau Walikota yang tidak melaksanakan Pilkada, tetap beri dukungan kepada tujuh daerah yang akan menggelar Pilbup. Beri dukungan penuh juga kepada setempat KPU, Panwaslu lalu aparat keamanan sebagai pihak yang menyelenggarakan Pilkada,” terang dia.

Lukas mengingatkan jangan lagi terjadi gangguan keamanan maupun lainnya saat pelaksanaan Pilgub maupun Pilbup di 2018 mendatang. Diharapkan, suasana aman dan damai dapat tercipta, sebab masyarakat sangat dirugikan dari setiap konflik yang tercipta akibat imbas dari pelaksanaan Pilkada.

“Karena itu, sekali lagi saya minta bupati dan walikota mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada. Khususnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah”.    

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Papua menilai situasi kamtibas dalam pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang, bergantung pada para kandidat calon kepala dan wakil kepala daerah serta tim suksesnya.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal, bila kandidat maupun tim sukses memberikan rasa sejuk kepada pendukungnya, maka gangguan kamtibmas diyakini tak bakal terjadi.

“Sebab kalau seandaianya mereka tidak puas dengan hasil Pilkada, ada jalur hukum yang dapat ditempuh. Tak perlu melakukan protes secara berlebihan apalagi dengan aksi anarkis,” terang dia.

Polda Papua sebelumnya, mendeteksi sejumlah ancaman yang diprediksi dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 mendatang. Diantaranya, aksi penembakan dan perampasan senjata api maupun amunisi diwilayah pegunungan.

Perang antar kelompok maupun tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan atau golongan (SARA).

Bentrok antar pendukung pasangan calon kepala daerah, teror intimidasi dan pengancaman, serta pengrusakan, pembakaran maupun penganiayaan.