Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta segera menyampaikan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014, yang rencananya bakal dibuka pada tahun ini.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda, saat memberi keterangan kepada pers, usai apel gabungan, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (9/10) pagi.

Menurut dia, penerimaan CPNS formasi 2014, sebenarnya sudah dapat dibuka dalam bulan ini. hanya saja, hingga saat ini beberapa pemerintah kabupaten belum juga menyampaikan usulan kuota formasinya.

“Sebab nanti usulan kebutuhan pengajuan kuota ini akan diteruskan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Jakarta”.

“Sehingga kalau tidak juga mengajukan usulan maka kita tidak bisa menggelar proses rekruitmennya,” terang dia.

Ia berharap Pemkab lebih peduli untuk menyelesaikan hal itu, karena Pemerintah Provinsi sudah berjuang keras kepada Menpan RB untuk kembali membuka penerimaan CPNS yang tertunda tiga tahun lalu tersebut.

“Makanya kita harap segera ada respon dari pemerintah kabupaten. Tapi usulan itu harus terperinci, contohnya pada bidang pendidikan maupun kesehatan menyampaikan kebutuhannya berapa banyak. Selanjutnya kita ajukan ke pusat untuk ditetapkan jumlah kuota yang diberikan,”  terangnya.

Sementara, terkait dengan pembukaan lowongan CPNS tersebut, dia mengimbau masyarakat Bumi Cenderawasih untuk tak mudah percaya dengan tawaran sejumlah pihak maupun calo yang menjanjikan kelulusan.

Sebab untuk masuk masuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil, masyarakat wajib mengikuti seluruh tahapan, persyaratan maupun prosedur yang berlaku. Sementara untuk urusan kelulusan akan ditentukan oleh panitia pelaksanaan yang nantinya dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui BKD.

“Kita imbau kepada masyarakat Papua supaya jangan sampai percaya kepada orang tertentu yang mengambil kesempatan untuk menawarkan kelulusan dalam formasi penerimaan CPNS Formasi 2014”.

“Yang pasti kalau masyarakat mau mendaftar harus ikut sesuai ketentuan dan melalui BKD Papua maupun kabupaten dan kota. Hindari calo, ikuti aturan dan jangan percaya terhadap oknum yang menjajikan kelulusan dengan meminta imbalan dalam bentuk uang,” harapnya.