Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Kabupaten Intan Jaya yang telah mulai menerapkan aplikasi sistem "Tata Kelola Keuangan Desa" dalam pengawasan dan pengelolan dana yang digelontarkan pemerintah provinsi bagi seluruh kampung tersebut.

Oleh karenanya, pemerintah kabupaten dan kota diimbau agar ikut menerapkan aplikasi itu. Sebab penerapan aplikasi Simda (sistem informasi manajemen daerah) sudah hampir mencapai 100 persen di seluruh Papua.

“Dengan demikian tidak ada alasan lagi bahwa kabupaten/kota diimbau wajib melaksanakan dan menggunakan aplikasi keuangan desa itu”.

"Dengan begitu, kita yakin para bupati dan walikota serta aparat pelaksana dibawahnya akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih khusus lagi dari penggunaannya yang tidak tepat sasaran," terang Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Senada dikatakan Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua. Dia mengapresiasi kabupaten tersebut karena telah memulai hal positif untuk memajukan pengelolaan keuangan kampung.

“Dari pengamatan kami secara pemanfaatan aplikasi sudah di gunakan di Intan Jaya. Hanya memang, evektifitasnya serta apakah ada penyimpangan ataupun ada korupsinya itu  masih harus di cek”.

“Sebab memang bukan menjadi jaminan dengan menggunakan aplikasi bisa meminimalkan korupsi. Intinya semua tergantung dari pada aparatnya dan juga bagaimana pengelolaannya. Namun dengan menggunakan aplikasi ini sudah menjadi langkah maju bagi Kabupaten Intan Jaya,” terangnya.

Maruli menambahkan, sebenarnya beberapa daerah di Papua sudah menerapkan aplikasi. Diantaranya, Kabupaten Jayapura, Keerom, Jayawijaya dan Kota Jayapura. Namun penerapannya masih sebagian dan belum secara keseluruhan.

“Makanya, kalau kita lihat masih banyak kampung yang pengelolaan keuangannya dilakukan secara manual. Ini tentunya rentan karena yang paling prinsip itu kualitas sumber daya manusianya. Sebab jika kualitas sumber daya manusia rendah maka sangat rentan juga dengan penyimpangan keuangan,” ucapnya.