Dibekali dengan anggaran Rp 850 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak berani menjamin angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 di Papua, bakal meningkat.

Hal ini dikatakan Komisioner KPU Papua Beatrix Wanane di Jayapura, Rabu kemarin dalam keterangannya kepada wartawan.

Dia katakan, apabila dalam Pilkada Gubernur terjadi penurunan angka partisipasi pemilih, itu dampak dari tidak tersosialisasinya pelaksanaan Pilgub oleh KPU Papua. “Sebab bagaimana mau melakukan sosialisasi, kalau anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi tidak tertunjang,” sebut dia.

Ia pun melanjutkan, bahwa untuk mensukseskan sebuah Pilkada Gubernur, Bupati maupun Legislatif, tak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Suksesnya Pilkada juga tak hanya berbicara mengenai sebuah pentahapan, namun sosialisasi tentang pelaksanaan pencoblosan maupun aturan bakunya kepada publik.

“Dengan sosialisasi ini, publik bisa tahu bahwa pada 28 Juni 2018 nanti mereka akan memilih pemimpin mereka yang akan membawa provinsi ini selama lima tahun kedepan. Sehingga dana sosialisasi itu sebenarnya jangan dipotong-potong (oleh pemerintah daerah),” keluhnya.

Senada disampaikan Ketua KPU Papua Adam Arisoi. Menurut dia, sebenarnya tingkat partisipasi pemilih di Papua paling rendah di Indonesia. Hanya saja, Provinsi Papua ditunjang dengan pemilihan sistem noken pada sejumlah wilayah di pegunungan tengah.

“Sebab sekarang ini orang akan berpikir untuk pergi nyoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka akan pikir apa untung dan ruginya untuk ke TPS. Kalau tidak ada untungnya maka lebih baik mereka bekerja melaut atau bertani ketimbang ke TPS yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa,” katanya.

Oleh karenanya, Adam meminta semua pihak agar tak menyalahkan KPU bila angka partisipasi pemilih pada Pilgub Papua minim. Sebab lembaga penyelenggara Pilkada di tingkat provinsi ini berjalan dengan anggaran seadanya.

“Tentunya bukan berarti kita tidak bekerja keras dengan dana yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Tentunya kita bekerja dengan memaksimalkan dana yang ada”.

“Namun jika anggaran kurang kita berupaya meminta pengajuan penambahan anggaran di tahun depan. Bila kekurangan, semoga ada penambahan untuk suksesnya pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang,” tuntasnya.