Pemerintah kabupaten dan kota diimbau bersinergi dengan provinsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Bumi Cenderawasih.

Hal demikian, disampaikan Ketua Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi tingkat provinsi, Elysa Auri selaku Asisten Bidang Umum Sekda Papua, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, Jumat (13/10) kemarin, di Jayapura.

Dikatakan, sejak awal Oktober lalu, Pemerintah Provinsi kerja sama dengan Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) telah mengundang pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti serangkaian kegiatan sekaligus bersinergi dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, pemerintah provinsi bahkan sudah memprakarsai 20 kabupaten untuk sepakat melakukan penandatanganan rencana aksi pemberantasan korupsi.

Hal tersebut, menunjukan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk semakin konsisten melaksanakan program pencegahan korupsi di masing-masing sektor maupun wilayah kerjanya.

Dilain pihak, upaya pemberantasan korupsi ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua, yang berkeinginan kuat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan dan akuntabel. “Karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat berkomitmen kuat untuk sejalan dengan pemerintah provinsi dalam upaya pencegahan korupsi diatas tanah ini,” harapnya.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua berharap pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menandatangani rencana aksi pemeberantasan korupsi dapat memegang teguh komitmen yang sudah disepakati itu.

“Tentunya ini ada di tangan kepala daerah. Namun diharapkan para staf dibawahnya bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Marulis mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai sangat berupaya keras untuk mencegah pemberantasan korupsi di wilayahnya. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan kedepan serta butuh komitmen semua pihak terkait.