Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para kepala daerah di wilayah kabupaten untuk serius menyelesaikan masalah tapal batas, agar tingkat pelayanan kepada masyarakat setempat berjalan maksimal dan tepat sasaran.

“Ada kesan pelayanan kepada masyarakat perbatasan menjadi turun karena masalah tapal batas tidak terselesaikan. Karena itu, saya minta keseriusan semua kepala daerah di kabupaten untuk segera menuntaskan hal itu,” terang Lukas Enembe di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, dengan kejelasan batas daerah yang memenuhi aspek teknis maupun yuridis, tangan pelayanan kepada masyarakat setempat diyakini akan lebih maksimal. Oleh karena itu, Gubernur mengaku siap memfasilitasi penyelesaian tapal batas agar bisa rampung secepatnya.

“Silahkan para bupati untuk bersepakat menyelesaikan dengan kabupaten-kabupaten sekitar, namun saya minta tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi”.

“Penyelesaian ini penting sekali untuk dilakukan mengingat masalah tapal batas wilayah saat ini, menjadi masalah besar yang tak bisa dibiarkan, karena berpotensi menyebabkan konflik,” sebutnya.

Senada disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Papua, Sendius Wonda. Pihaknya mengaku siap turun tangan membantu penyelesaian masalah tapal batas.

Kendati begitu, ia menilai butuh niat baik semua pihak terkait untuk dapat menyelesaikan masalah batas wilayah antar kabupaten di Bumi Cenderawasih. Sebab tanpa hal itu, permasalahan tersebut tak akan pernah selesai, karena butuh komitmen semua pihak.

“Apalagi jika keinginan menyelesaikan batas wilayah hanya dari Gubernur. Intinya niat baik itu harus dari pihak-pihak terkait, selama tidak ada maka tidak akan pernah selesai," ucap dia..

Sendius menduga Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu alasan dimana penyelesaian masalah batas wilayah di Bumi Cenderawasih, sulit untuk diselesaikan.

Sebab batas wiayah turut mendorong besaran nilai DAU yang bakal diterima oleh pemerintah kabupaten. “Memang DAU berpengaruh terhadap alokasi DAU ke kabupaten. Besaran luas wilayah ini satu bagian sama dengan jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi dan indeks kemiskinan relatif atau yang menjadi perhitungan DAU bagi satu daerah”.

"Sehingga kemungkinan daerah takut berkurang DAU-nya, sehingga itu jadi penyebab masalah batas wilayah sulit untuk diselesaikan," jelasnya.