Inspektur Masih Dipandang Sebagai Jabatan “Buangan” di Kabupaten

Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengakui posisi Inspektur dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten, masih dipandang sebagai jabatan “buangan”.

Tak sampai disitu, kapasitas seorang Inspektur di wilayah kabupaten, tak jarang kurang mendapat peningkatan kapasitas. Padahal posisi dan peran seorang Inspektur, sangat strategis dalam mendukung pengelolaan serta pemanfaatan anggaran pembangunan.

“Inspektur itu mestinya jadi tulang punggung sekaligus menjadi informan kepada pimpinan politik. Tugasnya sangat berat dan memiliki fungsi paling penting untuk mengontrol serta mengawasi pengelolaan keuangan oleh SKPD”.

“Karenanya, melalui kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh BPK serta Pemda se Indonesia Timur ini, saya harap ada solusi dan formula yang tepat untuk peningkatan kapasitas Inspektur di kabupaten. Sehingga kesan-kesan terhadap Inspektur di kabupaten dapat dihilangkan serta kinerjanya diperbaiki,” harap Hery disela-sela Focus Group Discussion tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahannya, Senin (30/10) di Jayapura.

Dikatakan, pemerintah provinsi selama ini terus berupaya meningkatkan kapasitas penyelenggara negara, termasuk para Inspektur. Sementara dalam upaya peningkatan bidang perekonomian, pemerintah provinsi telah berinisiatif untuk membuka hubungan kerja sama dengan negara tetangga.

Sayangnya, ada elit tertentu di Jakarta terkesan menghalang-halangi karena memandang Papua dalam aspek politik.

“Sehingga usaha kami untuk membuka jalur penerbangan internasional tak bisa terwujud. Inilah yang kita minta agar pemerintah pusat tak memandang Papua dari aspek politik ketika ingin memajukan perekonomiannya”.

“Karena itu, saya harap masalah seperti ini pun turut dibahas dalam Focus Group Discussion ini. Sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan diatas tanah ini,” harap dia.

Pada kesempatan itu, Sekda membeberkan keberhasilan Provinsi Papua mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut. Dia berharap hasil positif ini dapat pula di raih seluruh kabupaten maupun provinsi yang ada di seluruh Indonesia bagian timur.