Pemerintah Provinsi Papua memberikan ultimatum bagi kabupaten dan kota yang sampai saat ini belum menyampaikan berkas usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2014 kepada pemerintah pusat.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri di Jayapura, Rabu (1/11) di Jayapura.

Menurut Elysa, semestinya perekrutan CPNS Formasi 2014 sudah dapat dilaksanakan dalam bulan ini. Hanya saja, sampai saat ini pemerintah pusat belum dapat memberikan kuota bagi Provinsi Papua, karena berkas usulan dari kabupaten dan kota belum kunjung diterima.

"Bayangkkan saja, provinsi lain sudah lebih dulu melakukan perekrutan seentara Papua baru akan melakukan tahun ini. Makanya, sekali lagi saya minta keseriusan kabupaten dan kota untuk bisa segera menyampaikan usulan berkas-berkas tersebut,” ucapnya.

Ia berharap agar penyampaian usulan berkas CPNS Formasi 2014 ini, dapat dilakukan sesegera mungkin. Sebab dikuatirkan,pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua bakal segera berakhir, sehingga kekhususan yang biasa diperjuangkan bakal sulit dicapai.

“Yang pasti sebelum UU Otsus ini berakhir, kita tidak tahu apakah akan dilanjutkan atau tidak, makanya baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Karena itu, mari kita bersama-sama berbuat yang terbaik untuk kemajuan kepegawaian diatas tanah ini,” harap dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menyampaikan usulan formasi CPNS 2014, yang rencananya bakal dibuka pada tahun ini.

Menurut dia, penerimaan CPNS formasi 2014, sebenarnya sudah dapat dibuka pada September lalu. hanya saja, hingga saat ini beberapa pemerintah kabupaten belum juga menyampaikan usulan kuota formasinya.

“Sebab nanti usulan kebutuhan pengajuan kuota ini akan diteruskan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Jakarta”.

“Sehingga kalau tidak juga mengajukan usulan maka kita tidak bisa menggelar proses rekruitmennya,” terang dia.

Ia berharap Pemkab lebih peduli untuk menyelesaikan hal itu, karena Pemerintah Provinsi sudah berjuang keras kepada Menpan RB untuk kembali membuka penerimaan CPNS yang tertunda tiga tahun lalu tersebut.

“Makanya kita harap segera ada respon dari pemerintah kabupaten. Tapi usulan itu harus terperinci, contohnya pada bidang pendidikan maupun kesehatan menyampaikan kebutuhannya berapa banyak. Selanjutnya kita ajukan ke pusat untuk ditetapkan jumlah kuota yang diberikan,”  terangnya.