Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, bencana, pemberdayaan perempuan dan anak, memuji kehidupan umat beragama di Bumi Cenderawasih.

Kehidupan umat beragama yang sangat harmonis di Provinsi Papua pun dinilai patut untuk dicontohi oleh provinsi lainnya di Indonesia. “Saya rasa harmonisasi umat beragama yang dikembangkan di Papua. Bahkan kalau bisa hendaknya terus ditingkatkan dengan dukungan anggaran oleh pemerintah,” terang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad di Jayapura, Kamis (2/11) kemarin.

Noor menilai, eratnya kehidupan beragama di Papua dari laporan pemerintah provinsi, tak lepas dari upaya pemerintah daerah yang jauh sebelumnya telah melakukan pendekatan secara adat.

“Sehingga nanti setiap masukan yang kami dapat di Papua, nanti akan kita bahas dalam persidangan berikutnya di komisi kami,” ucap dia.

Sementara hal lain yang menjadi perhatian Komisi VIII, yakni masalah penerimaan pegawai negeri sipil yang hendaknya memprioritaskan perekrutan bagi anak asli Papua. Tak ketinggalan, masalah perekrutan IPDN yang mesti mengafirmasi putra dan putri kelahiran tanah ini.

“Bahkan dari Dinas Sosial sempat menyampaikan di Papua ini masih ada beberapa kabupaten dan kota yang masyarakatnya belum mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal semua sudah semestinya menerima program itu”.

“Kemudian ada penyampaian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meminta kebijakan khusus untuk pengadaan peralatan guna memaksimalkan pertolongan bagi masyarakat Papua. Yang pasti semua masukan ini sangat baik untuk kami bawa dan bahas supaya ada jalan keluarnya,” tandasnya.

Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menilai pertemuan tersebut sangat penting. Dimana hasil pembahasan tersebut akan dibawa oleh Komisi VIII DPR RI, untuk diangkat dalam persidangan.

“Dengan harapanberpengaruh pada kinerja maupun penganggaran bagi Papua kedepan. Baik di bidang kepegawaian dimana harapannya ada perlakuan khusus bagi anak-anak asli Papua. Kemudian mengupayakan ada embarkasi Jayapura untuk calon jemaah di Papua”.

“Tak ketinggalan masalah pemberdayaan perempuan, KDRT dan perlindungan terhadap ibu maupun anak. Sedangkan menyangkut kebencanaan saya harap dari pembahasan ini juga ada penanganan yang lebih baik oleh pemerintah di masa yang akan datang,” harap dia.