Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada 2018 mendatang, menganggarkan Rp 21 miliar untuk bantuan bagi lembaga keagaman di Bumi Cenderawasih.

Oleh karenanya, para lembaga keagamaan di Papua, diminta untuk segera menyampaikan program usulan pembangunan fisik serta manajemen kontraktor, yang bakal dikerjakan pada tahun 2018 mendatang.

“Yang pasti untuk supaya bisa kita cairkan dana bantuan kepada lembaga keagamaan, tentunya mereka harus sampaikan usulan program kerja dulu. Apa-apa yang bakal dikerjakan pada 2018 dan berdasarkan usulan itu kita cairkan dananya”.

“Namun, untuk tahun depan wajib pada setiap pembangunan fisik disertai manajemen kontraktor. Hal ini yang kurang pada usulan tahun sebelumnya sehingga ini menghambat kami dalam pencairan anggarannya. Denga demikian diharapkan untuk usulan 2018, semua pengajuan wajib dilengkapi manajemen kontraktor,” terang Kepala Biro Kesra Papua Naftali Yogi, saat memberi keterangan kepada pers, Jumat (3/11) kemarin.

Sementara disinggung mengenai penyaluran dana keagamaan untuk tahun ini, Naftali Yogi mengatakan penyaluran bagi kepada 43 lembaga denominasi gereja yang ada di Papua, sudah rampung 100 persen.

Bahkan , lanjut dia, bantuan dari 10 persen dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu, tinggal menunggu dibuatkannya laporan pertanggungjawaban oleh para penerima dana bantuan hibah itu.

“Dana sudah tersalur 100 persen seluruhnya. Mungkin sudah dipergunakan oleh para penerima dana hibah. Tinggal kini kita menunggu mereka mempertanggungjawabkan anggaran itu. Harapan kami tentu penyampaian laporan pertanggungjawabannya diberikan tepat waktu,” harap dia

Sementara menyoal realisasi fisik dan serapan anggaran di instansi itu, Naftali mengatakan baru mencapai 40 persen. Kendati demikian, dia optimis dalam sisa dua bulan tahun anggaran 2017, realisasi serapan anggaran mampu mencapai 100 persen.

“Sebab yang belum selesai dikerjakan hanya berupa sejumlah kegiatan fisik. Seperti pembangunan gereja, pustu maupun klinik,” pungkasnya.