Pemerintah Provinsi Papua mengakui permasalahan dalam penanganan kesehatan di bumi cenderawasih, bukan saja terkendala pada masalah jumlah penduduk atau penyakit.

Melainkan letak geografis yang sulit untuk dijangkau,sehingga membatasi akses untuk melakukan penanganan kesehatan.

Oleh karenanya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan, pemerintah provinsi baru-baru ini melakukan terobosan dengan membentuk tim layanan kesehatan terbang yang tugasnya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pedalaman, guna membuka rumah sakit darurat.

Rumah sakit itu pun dilengkapi dengan peralatan medis dan operasi yang menetap selama 2-3 bulan.

“Makanya, saya berharap kepada PT. MADEP yang berkerjasama dengan GIZ, untuk dapat memberikan suatu temu manfaat dan menjadi kepanjangan tangan kami rakyat Papua agar permasalahan jaminan kesehatan khususnya di wilayah Papua dapat terselesaikan dengan baik”.

"Kami harap kedepan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua berjalan jauh lebih baik," terang Elia pada Round Table Discussion, kajian integrasi Jamkesdan ke JKN, Rabu (22/11), di Jayapura.

Menurut dia, jaminan kesehatan di Papua harus dijalankan dengan merata, sebab belum semua masyarakat mendapat pelayanan yang baik.

Dimana pada 2015 lalu, Papua telah melakukan pendataan keluarga untuk jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang berkerjasama dengan Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil dan beberapa instansi agar data yang didapat valid.

Sedangkan terkait dengan pemberian pengobatan gratis, lanjutnya, Menteri Kesehatan telah memberi pengarahan dalam rapat kerja yang diikuti kepala dinas di Papua. Melalui kegiatan ini dia berharap terjadi pemberian layanan terhadap masyarakat Papua, yang berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh penduduk yang ada di negeri ini.

“Supaya semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan amanat UU,” pungkasnya.