Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai bumi cenderawasih memiliki potensi dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Hanya saja, potensi ini belum dikelola dengan baik, sehingga hasilnya belum banyak dinikmati oleh masyarakat di negeri ini.

Dia mencontohkan, seperti potensi peternakan, perkebunan, hingga sumber daya alam. Pada akhirnya, potensi yang belum dikelola dengan maksimal ini, hanya seperti lahan tidur tak memberi manfaat, meski bernilai tinggai bila ditangan pihak yang tepat.

“Makanya, kita mencoba dengan konsep pembangunan berbasis wilayah adat. Kemudian mendorong supaya seluruh potensi di masing-masing wilayah adat ini bisa dikelola dengan baik. Tujuannya untuk tingkatkan ekonomi dan demi kesejahteraan masyarakat,” terang Klemen di Jayapura, Sabtu pekan lalu, disela-sela penutupan pameran pekan pembangunan Papua.

Dalam kunjungannya ke stand Kabupaten Paniai, Klemen mencontohkan agar wilayah itu menjadi pusat penghasil sapi untuk wilayah adat Mee Pago secara umum. Potensi itu, lanjutnya, harus dikelola dengan baik supaya kedepan Papua tak lagi mesti mengimpor sapi dari luar daerah, hanya untuk memenuhi kebutuhan daging.

“Tentunya Paniai di Mee Pago kalau di kelola dengan baik saya yakin bisa menjadi daerah penghasil sapi. Hanya memang butuh penanganan yang tepat baik dari provinsi maupun kabupaten setempat. Tentu harus ada yang mengelolanya dengan tepat pula, supaya niat ini bisa terlaksana,” terang dia.

Selain sapi, dia juga mendorong Paniai menjadi sentra pengembangan komoditi kopi. Sebab wilayah Mee Pago terkenal dengan hasil bumi kopi yang sudah mulai dikenal dunia luar.

Senada disampaikan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty.

Menurutnya, untuk produksi kopi Papua pun sudah ada ketertarikan dari Pemerintah Polandia yang telah terbuka menyatakan minat melalui Kepala Divisi Promosi Perdagangan dan Investasi Kedutaan Besar Republik Polandia untuk Indonesia Romuald Morawski, saat berkunjung ke Kota Jayapura, beberapa waktu lalu.

Dia berharap hal ini dapat ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pemerintah kabupaten, untuk meningkatkan hasil komoditi daerahnya untuk kemajuan ekonomi daerah.