Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesiapan untuk mendanai putra dan putri asli bumi cenderawasih, yang ingin mengabdi sebagai anggota Polri mulai 2018 mendatang.

Gubernur Papua Lukas Enembe bahkan telah memberi instruksi kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua untuk membahas serta mengalokasikan keperluan rekruitmen anak asli Papua di kepolisian, ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

“Terkait perekruitmen anggota kepolisian bagi pura dan putri Papua, khusus untuk tantama atau bintara”.

“Saya harap (mulai 2018) kita akomodir dalam APBD. Karena lebih bagus kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi anggota kepolisian dan mengabdi bagi negeri ini,” terang Gubernur Lukas disela-sela penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Kapolda Papua dengan Gubernur Papua, tentang pelaksanaan bimbingan dan pelatihan putra dan putri asli Papua, dalam rangka seleksi penerimaan anggota Polri, Senin (18/12), di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura.

Lukas menyambut positif program afirmasi Polri dalam perekrutan kepolisian di Papua, yang mengalokasikan 70 persen untuk putra dan putri asli provinsi ini. Sayangnya dari pengamatan Gubernur, kebijakan afirmasi itu belum berjalan sesuai harapan.

“Setiap tahun saya lihat kita gagal penuhi kuota 70 persen untuk orang asli Papua. Sehingga kita harap dengan penandatanganan MoU antara pemprov dan kepolisian, bisa lebih maksimal dalam mengakomodir putra dan putri Papua masuk jadi anggota Polri”.

“Sebab sudah banyak anak-anak kita yang gagal ikut tes, datang mengadu lalu sampaikan mereka penuhi syarat namun digugurkan.  Kemudian yang diangkat bukan dari Papua. Makanya, kedepan kita harap jangan lagi ada alasan kesehatan, lalu akhirnya direkrut orang lain yang bukan dari Papua. Ini tidak boleh lagi kami dengar lagi,” tegasnya.

Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengakui kebijakan perekrutan 70 persen anak asli Papua di kepolisian, realitanya sampai saat ini belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Statistik Polda Papua menyatakan, sekian banyak putra dan putri asli Papua, dinyatakan gugur karena masalah kesehatan, psikotes dan lainnya.

“Oleh karenanya, kita mendorong program pembinaan latihan, sebagai langkah mempersiapkan anak-anak asli Papua menjadi anggota Polri. Sehingga setiap tahun, kita bisa merekrut minimal 70 persen anak asli Papua, untuk menjadi anggota kepolisian,” kata dia.

Melalui bimbingan dan pelatihan ini, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat mempersiapkan kesehatan, psikologi serta pengetahuan umum anak-anak Papua, sehingga lebih maksimal dalam mengikuti tes masuk kepolisian.

“Sehingga diharapkan segala kekurangan putra dan putri asli Papua ini, dapat ditutupi dengan program pelatihan itu,” pungkasnya.