Bupati dan Walikota Diminta Bantu Nelayan Adakan Kapal Dari KKP

Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayah pesisir untuk membantu nelayan mengadakan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua FX Mote, dalam keterangannya kepada wartawan di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, sejumlah pemda di 13 kabupaten wilayah pesisir telah mengadakan kapal dari KKP untuk membantu nelayan yang ingin mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak. Oleh karenanya, bagi pemda pesisir yang belum, diharapkan segera memfasilitasi nelayan membentuk koperasi, agar pengadaan kapal bisa segera dilakukan oleh KKP.

“Sebab kepala daerah dan dinas setempat di kabupaten dan kota ini bekerja keras membantu nelayan. Dengan langkah awal menyiapkan koperasi untuk menjadi acuan bagi KKP dalam memberikan bantuan kapal”.

“Jelas ini menjadi tugas pemda setempat, sebab Pemprov Papua hanya memfasilitasi dengan meyiapkan informasi maupun rekomendasi. Karena setelah memenuhi syarat kapal itu pun akan diterima oleh kepala daerah dan kepala dinas setempat,” jelas dia.

Saat ini dilaporkan sejumlah pemerintah daerah wilayah pesisir yang telah menerima pengadaan kapal dari KKP diantaranya, Kabupaten Sarmi sekitar tujuh kapal, Waropen 17 kapal, serta Merauke dan Mimika.

Kabupaten pesisir lainnya ditengarai ada yang sudah menyampaikan usulan. Nmun sampai dengan saat ini belum mendapat persetujuan pengadaan kapal karena masih ada beberapa persyaratan yang dianggap kurang.

Oleh karena itu, dia berharap pemda di wilayah pesisir lebih pro aktif. Sebab pengklasifikasian usulan kapal ada di tangan pemda setempat.

“Karena nanti yang akan menerima bantuan kapal itu berbeda-beda. Pastinya sesuai kemampuan koperasi yang dibentuk itu. Karena nanti yang melakukan verifikasi oleh kementerian. Sehingga bila koperasi nelayan hanya mampu mengelola kapal jenis dibawah 10 GT (Gross Ton), jangan sampai mengajukan diatas 30 GT,” terang dia.

Sementara ditanya bobot kapal yang sebelumnya sudah diberikan oleh KKP kepada sejumlah kabupaten wilayah pesisir, Mote menambahkan diantaranya 3 GT denga ukuran terkecil, sementara terbesar 36 GT.