Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, utamanya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana desa agar pemanfaatannya berjalan sebagaimana mestinya serta sesuai harapan.

“Apalagi total pagu transfer ke daerah untuk seluruh Pemda di wilayah Provinsi Papua mencapai Rp 36,7 triliun. Anggaran ini terdiri dari dana bagi hasil, dana desa alokasi umum, insentif daerah, dana alokasi khusus fisik dan non fisik serta dana desa,” terang Kepala Kantor Wilayah Dirrektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan, disela-sela treasury expo dalam rangka hari bakti perbendaharaan 2018, di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (29/1).

Sementara untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan itu, pihaknya mengaku akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pembangunan di bumi cenderawasih.

“Sebab sangat perlu kita memberikan dukungan desentralisasi sesuai semangat nawacita pemerintah pusat, supaya alokasi dana transfer bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.

Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Elia Loupatty berharap Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan jemput bola dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dana transfer, seperti dana DAK dan dana desa.

“Karena itu kita harap kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan harus merubah wajah dengan cara melakukan monitoring evaluasi. Dengan demikian kinerja DAK dapat terserap seluruhnya. Dalam artian mereka dapat pro aktif membantu provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

Loupatty pada kesempatan itu menyambut baik digelarnya kegiatan Treasury Expo tersebut. Sebab semua bidang tugas di bidang keuangan negara, kini ditangani oleh Ditjen Perbendaharaan.

Dia berharap kegiatan itu dapat terus digelar secara rutin untuk memaksimalkan peningkatan perekonomian dan pembangunan di bumi cenderawasih.