Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan telah menurunkan tim kedua untuk melakukan penanganan kesehatan di Kabupaten Asmat pasca kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi beberapa pekan kemarin.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, saat menyampaikan arahan pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (30/1).

“Sudah ada tim kesehatan kedua yang nanti turun ke Asmat dalam rangka penanganan (KLB campak dan gizi buruk) di sana,” ucap dia.

Sementara berkaca pada kejadian di Asmat, Sekda menilai yang terpenting saat ini adalah bagaimana komitmen pimpinan daerah di kabupaten untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Sebab Gubernur Papua Lukas Enembe melalui kebijakannya telah memberi kepercayaan penuh bagi bupati dan walikota untuk mengatur daerahnya.

Dimana kebijakan itu disertai fiskal atau pendanaan pada empat bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

“Intinya 80 persen dana Otsus itu Gubernur sudah serahkan ke kabupaten dan kota untuk mengelolanya. Sementara 20 persennya yang tinggal di provinsi.”

“Belum lagi ada pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBN, dana Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya cukup signifikan. Sehingga sekali lagi saat ini tergantung dari pimpinan daerah untuk bisa intens dan memastikan rakyatnya diatur dengan baik,” imbaunya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Asmat dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan itu merujuk pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di kabupaten itu, beberapa pekan lalu hingga menyebabkan puluhan anak dilaporkan meninggal dunia.

“Di Asmat ini selalu WTP terus dari tahun ke tahun. Tapi kerjanya apa, (berhasil meraih opini) WTP kok bisa (terjadi KLB campak dan gizi buruk) begitu. (Mestinya jika meraih) laporan WTP dari BPK RI, berarti semua harus berjalan bagus termasuk penanganan bidang kesehatan,” terang dia.

Masih dikatakan, setiap tahunnya pemerintah provinsi menurunkan anggaran yang sangat besar untuk membiayai penanganan bidang kesehatan di seluruh kabupaten, dari dana Otonomi Khusus (termasuk Asmat).

Oleh karenanya, Gubernur merasa bingung dengan cara kerja bupati yang dinilai belum maksimal dalam melakukan penanganan kesehatan di wilayahnya.

“Sekali lagi saya katakan dana kesehatan kita cukup besar di setiap kabuapten. Selain 15 persen dari dana Otsus yang diturunkan ke kabupaten, ada dana Kartu Papua Sehat (KPS), banyak rutin turun tapi kenapa bisa ada masalah seperti ini,” terang dia.