Bupati dan Walikota se-Papua, hari ini, berkumpul di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, untuk mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2018, yang didalamnya membahas program kerja satu tahun kedepan, evaluasi program kerja 2017 serta hal terkait lainnya.

Kegiatan selama dua hari (7 s/d 8 Fenruari 2018) tersebut, dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, pukul 09.00 Wit.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Israil Ilolu, agenda prioritas yang akan dibahas dalam Rakerda Bupati dan Walikota, diantaranya mengenai evaluasi dan upaya pemberatasan miras di Tanah Papua.

Dalam kegiatan itu, para bupati dan walikota juga akan dipertanyakan tentang komitmennya,terkait upaya pencegahan peredaran miras di masing-masing wilayahnya.Dilain pihak, turut membahas 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun ke seluruh kabupaten dan kota.

“Namun yang tak juga ketinggalan adalah penyampaian tentang data orang asli Papua dari seluruh kabupaten dan kota kepada Gubernur”.

“Sebab dari data ini akan dilihat berapa jumlah orang asli Papua di Provinsi Papua. Untuk selanjutnya kami di provinsi mengambil tindakan dan menentukan arah kebijakan pembangunan di tahun mendatang,” ucapnya

Israil menambahkan, bila tak berhalangan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah ini bakal dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Selain Mendagri, lanjut dia, pemerintah provinsi akan mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan pada kegiatan menjadi narasumber tentang upaya pencegahan KKN di bumi cenderawasih.

“Dengan begitu diharapkan para bupati dan walikota kota yang hadir bersama jajaran bisa mendapat materi untuk pemberantasan KKN,” pungkasnya.