Pemerintah kabupaten diminta untuk bekerja keras menghindari opini disclaimer dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tidak memberi pendapat atas pengelolaan keuangan pemda setempat.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, masih ada sejumlah kabupaten di bumi cenderawasih yang sampai saat ini masih mendapatkan opini disclaimer. Diantaranya Kabupaten Puncak, Tolikara, Mappi, dan Supiori.

Bahkan ada beberapa kabupaten diantaranya, mendapatkan opini disclaimer dalam beberapa tahun terakhir, secara berturut-turut.

“Makana, saya minta pemerintah kabupaten wajib melakukan pembehanan terhadap laporan keuangan mereka. Lalu terus berkodinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bersama-sama membenahi semua itu,” ucap dia.

Dia juga mengharapkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di kabupaten untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di wilayahnya. Sebab tanpa kesungguhan dari pimpinan hingga staf yang ada di kabupaten, maka upaya  ini tidak akan maksimal.

“Apalagi kabupaten yang masih mendapatkan Disclimer ini akan mendapatkan perhatian khusus dari KPK RI. Karena itu diharapkan ada komitmen semua pihak terkait untuk berbenah,” harap dia.

Sekda menambahkan, imbauan tersebut bukan sebagai upaya untuk menyalahkan satu pihak. Namun disadarinya, ada banyak kepala daerah yang sudah bekerja keras namun belum mendapatkan hasil maksimal.

“Sebab memang untuk mendapatkan hasil yang baik juga butuh akuntabilitas penyelanggaran. Sehingga ini harus di tampilkan dengan baik dan tentunya semua kompenen dalam pengelolaan keuangan ini juga perlu diperhatikan”.

“Yang pasti, semua proses itu bisa dilakukan dengan baik. Namun tentu perlu ada kerja sama antara pemerintah daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan untuk membenahi semua aspek itu,” tutupnya.