Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan sampai dengan saat ini, masih ada satu kabupaten yang belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Meski enggan menyebut nama kabupaten itu, Ridwan berharap agar penetapan segera dilakukan sebab tahun anggaran 2018 sudah akan memasuk bulan ketiga.

“Ada satu kabupaten yang belum tetapkan APBD 2018. Ini menjadi perhatian kami di provinsi sebab tahun anggaran 20118 sudah berjalan. Sementara jika belum ditetapkan akan berpengaruh pada proses pembangunan, penyerapan anggaran hingga hal terkait lainnya,” kata Ridwan di Jayapura, kemarin.

Oleh karenanya, Ridwan memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menyelesaikan APBD-nya tepat waktu. Sebab dengan begitu, pelaksanaan pembangunan di wilayahnya akan berjalan maksimal.

Ridwan pada kesempatan itu, masih memberi catatan bagi pemda kabupaten dan kota yang belum  menyerahkan hasil evaluasi APBD kepada Pemprov Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Ada juga pemda yang belum sampaikan sampai dengan hari ini evaluasi APBD 2015/2016 dan 2017/2018 kepada kami. Makanya, saya mohon ada kesediaan untuk disampaikan kepada Provinsi Papua segera mungkin. Sebab ada yang perlu juga dievaluasi oleh pemerintah provinsi, sehingga mohon perhatian kepada kepala keuangan di kabupaten dan kota,”katanya.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dirinya pun mengimbau agar Pemerintah Kabupaten dan Kota diimbau untuk menghentikan kebiasaan menggunakan konsultan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemda kabupaten dan kota disarankan menggandeng pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyusunan APBD, agar tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

“Sebab BPKP ini juga merupakan lembaga yang memang bertugas mendampingi pemda dalam penyusunan APBD serta pengawasan pelaksanaan keuanganya,” terang dia.