Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua diimbau untuk dapat bekerja secara profesional, dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan bupati di tujuh kabupaten pada 27 Juni 2018 mendatang.

Menurut Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo, Bawaslu harus bekerja netral dan tak terpengaruh diskriminasi dari pihak mana pun. Sebab bila tidak, maka berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada di Papua.

“Bawaslu itu seperti hakim dalam sebuah pertandingan. Makanya, dalam menetapkan sebuah masalah Bawaslu harus profesional dan tegas serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” ujar Soedarmo usai bertemu Anggota Bawaslu Papua, di Jayapura, kemarin.

Soedarmo juga meminta Bawaslu Papua untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di Papua, agar mereka dapat menggunakan hak politiknya untuk memberikan suara di Tepat Pemungutan Suara (TPS) 27 Juni mendatang.

“Sebab, salah satu suksesnya pelaksanaan Pilkada adalah persentase pemilih yang tinggi. Oleh karena itu, saya harap masyarakat Papua tidak golput dan dapat menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan hati nuraninya, bukan karna ada kepentingan sesaat,” ujar dia.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Anugrah Pata mengatakan siap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pihaknya bersama seluruh Anggota Bawaslu akan fokus terhadap pelaksanaan kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, agar berjalan sebagaimana mestinya.

“Yang pasti kami pada prinsipnya ingin agar Pilkada berjalan baik. Kita juga ingin mencegah pelanggaran saat kampanye, terutama pegawai negeri. Sebab kita ingin agar Pilkada bisa  berjalan aman, damai dan langsung umum bebas rahasia,” ucapnya.

Sementara dalam kunjungan ke Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua guna Gubernur Soerdarmo didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Israel Ilolu dan Kabag Protokol Gilberd Yakwart.