Pemerintah Provinsi Papua memastikan pembangunan ring road atau jalan lingkar di Kota Jayapura, segera rampung. Keberadaan ring road pun diharapkan mampu mengurai kemacetan di Kota Jayapura, yang sampai saat ini sudah cukup memprihatinkan, lebih khusus saat jam kerja.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya, saat ini pihak rekanan sementara mengerjakan pembangunan jalan lingkar sepanjang 250 meter. Dia optimis, tahun ini pembangunannya sudah akan rampung.

“Ring road segera rampung. Dan pastinya dengan adanya ring road, saya yakin mapu mengatasi kemacetan juga untuk mengurangi beban jalan di skyland”.

“Apalagi jalan di skyland ini menurut penelitian sudah mulai bergeser karena besarnya yang melewati jalan itu. Sebab seluruh kontainer dari Pelabuhan Laut Jayapura, kerap melalui jalan ini untuk menuju ke wilayah Abepura,” terang dia di Jayapura, Rabu (14/3).

Menurut dia, sumber anggaran penyelesaian pembangunan ring road sepanjang 250 meter, diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua senilai Rp200 miliar. Sebelumnya, jalan lingkar ii dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pemerintah pusat mulai menarik diri dari pembangunan ring road sejak 2015 lalu.

“Sebenarnya ring road ini bisa cepat rampung namun yang menghambat pembangunannya adalah pembangunan di ruas jalan hamadi-skyline sepanjang 3,5 kilometer. Kemudian pemerintah pusat ikut menarik diri dalam pembangunanya, namun kami dari provinsi tetap berkomitmen untuk melanjutkan, sehingga kita terus dorong dengan target tahun ini mesti selesai,” tegas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan kekecewaan atas pembatalan anggaran pembangunan jalan Ring Road senilai Rp60 miliar oleh kementerian terkait di Jakarta.

“Tentang proyek Ring Road sebenarnya kami agak kecewa karena pusat menarik dukungan dan membatalkan anggaran. Pada akhirnya pembangunan ring road menjadi tak tuntas tahun ini,” terang Djuli.

Djuli juga menyoroti kendala lain speerti ketidaksanggupan Pemerintah Kota Jayapura dalam memberi dukungan anggaran untuk pembangunan jalan jembatan Holtekamp. Sehingga praktis pendanaan hanya melalui APBN dan APBD Provinsi Papua.