Dinas Sosial Dorong Perekaman e-KTP di Setiap Distrik

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, mendorong pengadaan mesin perekaman e-KTP pada setiap distrik di seluruh kabupaten. Hal demikian bertujuan mempercepat perekaman KTP elektronik, yang sampai saat ini belum mencapai 50 persen.

“Memang idealnya mesinperekaman e-KTP ini harus ada pada setiap distrik. Sehingga masyarakat tidak perlu ke ibukota kabupaten untuk melakukan perekaman, karena posisinya terlalu jauh”.

“Makanya, kita dorong pemerintah kabupaten mulai jemput bola, dengan mendorong masyarakat agar melakukan perekaman pada setiap kantor distrik, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura,” terang Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Ribka Haluk, di Jayapura, kemarin.

Dijelaskan, sampai saat ini masih ada beberapa kabupaten yang nilai perekaman e-KTP masih sangat rendah. Diantaranya, Kabupaten Paniai dan Dogiyai. Untuk Kabupaten Dogiyai saja, perekaman baru mencapai 0,25 persen.

Sama halnya untuk, Kabupaten Nduga, Memberamo Tengah dan Intan Jaya, yang mana perekamannya terhambat akibat kantor catatan sipil dirusak serta terbakar.

“Ada pula yang alat perekaman maupun servernya ternyata sudah sudah rusak, sementara untuk mencari alat penggantinya sangat sulit sekali. Contohnya untuk alat perekaman retina mata yang yatanya tak dijual bebas”.

“Sehingga ini memang ini juga menjadi kendala kami dan bupati setempat kita harap harus juga peka dengan hal semacam ini. Sebab alat perekaman ini nilainya sangat mahal,” terangnya.

Sekedar diketahui, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua menyebut tingkat perekaman e-KTP di bumi cenderawasih sampai saat ini baru mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dari sekitar 3 juta jiwa lebih penduduk yang ada ditanah ini.

Salah satu faktor rendahnya perekaman e-KTP diantaranya, karena alat perekaman e-KTP yang terbatas serta tak juga dukung dengan sumber daya manusia (SDM) pengelola yang memadainya.

“Dilain pihak, alat perekaman yang ada ini kurang juga mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten/kota. Sehingga mesinnya banyak yang rusak karena kurang perawatan,” pungkasnya.