Bupati Mimika Elthinus Omaleng dinilai kurang memahami undang undang, yang secara jelas mengamanatkan kewajiban kepala daerah untuk memberikan jaminan keamanan dan kedamaian di wilayahnya.

“Saya lihat kepala daerah (bupati mimika) terkesan tidak memahami amanat dari undang undang terkait apa saja yang seharusnya dilakukan. Makanya konflik terus saja terjadi (di Mimika karena kurang paham UU)," tegas Soedarmo saat memberikan arahan pada Forum Dialog Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, di Jayapura, Jumat (23/3).

Penegasan Gubernur itu merujuk pada bentrokan antar warga di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika yang kembali pecah pasca terbunuhnya salah seorang pemuda setempat pada Januari 2018 lalu.

Dimana dari pemberitaan sebelumnya, bentrokan kembali pecah pada Minggu (6/3) lalu dan menewaskan seorang pemuda. Total korban tewas akibat bentrok pun menjadi 8 orang.

Menurut Soedarmo, Pemerintah Kabupaten Mimika mesti lekas membentuk tim guna menyelesaikan konflik antar warga di Kwamki Narama. Apalagi dua kelompok warga ini sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan ini, namun hingga kini tidak ada penyelesaian terkait konflik itu.

“Kalau bisa jangan sampai perang antar suku terjadi lagi lalu jatuh korban jiwa lalu pemerintah setempat bergerak. Saya juga minta peran tokoh-tokoh setempat supaya bisa segera meredam. Tujuannya supaya ada kedamaian dan tak lagi jatuh korban terutama anak anak. Sebab kami pemerintah tidak menghendaki itu”.

“Sekali lagi perlu segera konflik ini dihentikan karena sudah berlarut larut sejak 2006 sampai sekarang. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan dan dituntaskan segera,” ucapnya.