Hingga akhir 2017, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan pemuktahiran data berupa pemetaan kawasan pemukiman kumuh seluas 87.297,40 hektar yang tersebar 358 kabupaten dan kota di Indonesia.

Sementara yang menjadi target RPJM 2015 -2019 seluas 38.431 hektar di 317 kabupaten dan kota. Sedangkan sampai 2018 ini, capaian kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah mencapai seluas 13.555,52 hektar.

Dengan demikian sisa target yang belum ditangani sampai 2019 seluas 24.875 hektar. “Untuk itu, kita harapkan dari target di 2019 mendatang, diharapkan peningkatan kualitas kawasan kumuh, seluas 24.875 hektar tersebut , daerah Papua dapat menjadi prioritas,” pinta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua, Daud Ngabalin pada rapat konsolidasi percepatan penanganan permukiman kumuh prioritas Provinsi Papua, Rabu (30/5), di Jayapura.

Dia katakan, saat ini pihaknya mendorong peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat guna mencegah berkembangnya perumahan permukimanan kumuh baru. Dilain pihak, berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan dan permukiman yang ada di daerah ini.

Namun untuk mewujudkannya, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama yang baik, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

“Sebab pembangunan di bidang permukiman itu, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan harian layak masyarakat”.

“Seperti pemenuhan layanan air minum yang layak 100%,  kawasan permukiman kumuh hingga 0% serta layanan sanitasi layak hingga 100% di seluruh Indonesia. Tentunya dengan mengunakan falsafah 100-0-100 inilah yang harus tertangani secara baik seluruh Indonesia, khususnya di Papua,” harapnya.

Ditambahkan, saat ini banyak tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Karenanya, melalui rapat konsolidasi tersebut diharapkan menghasilkan sebuah ide maupun solusi untuk dapat mencegah peningkatan permukiman kumuh diatas tanah ini.