Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) segera memverifikasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler 2019.

Pihaknya juga mendorong turunnya program DAK Penugasan 2019, yang memprogramkan dukungan terhadap kegiatan nasional.

“Intinya bagi kami bahwa kedua kegiatan ini sangat mendukung aspek-aspek kawasan pariwisata, industri, ekonomi khusus daerah perbatasan serta upaya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sehingga kami anggap penting untuk segera dievaluasi sebab tujuannya untuk membangun daerah tertinggal,” terang dia pada rapat DAK 2019 bidang jalan, di Aula Kantor Bapeda Papua, Senin (6/4) kemarin.

Menurut Djuli, DAK merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan di bumi cenderawasih. Sebab DAK yang diturunkan ke provinsi, juga diperuntukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan di kabupaten dan kota.

Dilain pihak, lanjut dia, DAK merupakan salah satu skema pendanaan program pemerintah melalui mekanisme dana APBN yang dihajatkan untuk mendukung prioritas nasional dengan pelaksanaan di daerah.

Untuk itu, dia mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar dapat memanfaatkan anggaran DAK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah serta mengentaskan kemiskinan diatas negeri ini.

“Sehingga pada kesempatan itu, saya juga mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan kota untuk urusan verifikasi DAK bidang jalan tahun 2019. Sehingga kedepan tidak terjadi tumpang tindih usulan kegiatan kepada pemerintah pusat,” harap dia.