Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosianen mengharapkan penyusun Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2013  dan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN), agar wajib menjadi satu kesatuan atau terintegrasi, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan terintegrasinya pembangunan tersebut, diyakini arah pelaksanaan kegiatan kedepan dipastikan tak membias kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya akan menghambat pelaksanaan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

“Maksudnya disini adalah, RPJMD dan RPJMN ini mesti seirama dan berkesinambungan dalam penyusunannya. Tapi juga harus berkelanjutan supaya bisa menjadi acuan di dalam penyusunan rencana pembangunan itu,” terang saat membuka Kick-Off  Penyusunan RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 dan Orientasi Tim Penyusunan RPJMD  di  Jayapura, Kamis (20/9).

Sekda mengapresiasi kegiatan tersebut, sebab dengan demikian arah penyusunan RPJMD Papua kedepan, bisa benar-benar tersinkronisasi antara kabupaten dan kota dengan provinsi. Sehingga visi dan misi Gubernur, yakni Papua bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan, dapat terwujud.

Kepala  Pusat Data dan Analisa Pembangunan Bappeda Papua Andry mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait agar dalam penyusunan RPJMD, memiliki  perspektif  yang sama, misalnya dari sudut peraturan perundang-undangan, proses hingga mekanismenya.

“Oleh karenanya, kami mengundang tiga nara sumber yang  memang sangat relevan terhadap penyusunan RPJMD ini. Masing-masing dari Bappenas membahas arah  kebijakan pembangunan Provinsi Papua dalam  perspektif  nasional  untuk periode 2018-2023.”

“Kemudian ada perwakilan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang membahas soal proses dan tahapan penyusunan RPJMD sampai Renstra SKPD.  Dan yang terakhir, Kemenpan RB. Dimana mereka akan menjelaskan perencanaan kinerja dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, katanya.

Dia berharap dengan digelarna kegiatan ini, kedepan dalam penyusunan SAKIP, Pemprov Papua didorong meraih nilai B.