Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi gerak cepat pemerintah pusat yang berhasil menguasai saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) senilai 51 persen.

Penghargaan juga disampaikan kepada PT Inalum (Persero) yang akan menalangi pembelian 10 persen saham PTFI bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Sebab pemerintah daerah dinilai belum memiliki kemampuan finansial untuk membeli saham.

“Makanya, kita lagi tunggu agenda pembahasan dengan PT. Inalum. Paling tidak dalam pertemuan itu akan membicarakan mengenai skema pembarayan cicilan yang harus diangsur oleh Pemprov Papua kepada Inalum.”

“Sebab Pemprov memang tak punya uang untuk membeli 10 persen dari 51 persen saham Freeport yang diambil Pemerintah Pusat. Intinya kita tunggu saja waktu pembahasannya,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, Selasa (2/10).

Noak mengaku belum dapat berbicara banyak sebab masih menunggu kepastian pembahasan bersama pihak Inalum.

“Meski belum ada agenda pertemuan antara Pemprov Papua dengan Inalum, kita harap prosesnya segera berjalan sebagaimana mestinya. Sebab cepat atau lambat pasti 10 persen saham Freeport diberikan bagi Papua. Hanya mekanismenya itu yang mesti dibahas dulu,” ucap dia.

Sementara dikutip dari kumparan.com, Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, menyebut harga 100% saham PTFI sebesar USD 8,56 miliar. Dengan demikian untuk mendapatkan 10% saham PTFI, Pemprov Papua harus membayar USD 856 juta.

Usai setelah memiliki 10 persen saham PTFI, lanjut dia, Pemda Papua akan memperoleh dividen yang nantinya mencicil dana talangan Inalum, menggunakan dividen yang diterima itu.

“Kendati begitu, skema pembelian 10 persen saham PTFI oleh Pemda Papua masih akan dibicarakan. Namun, skema pembelian dengan cara mencicil menggunakan dividen dinilai baik untuk mempertahankan saham PTFI di tangan pemerintah,” tutupnya.