Penyusunan Perencanaan Program Kerja Harus Efektif dan Efisien

Saat ini Provinsi Papua membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung prioritas pembangunan yang dicanangkan seperti pelaksanaan PON XX tahun 2020.

Oleh karenanya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap setiap penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran, khususnya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kedepan, harus dipastikan lebih efektif dan efisien.

“Sebab dengan efisiensi rencana penggunaan anggaran sejak awal, maka akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pemenuhan anggaran bagi program maupun kegiatan prioritas daerah,” terang Gubernur yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa pada Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS), di Jayapura, Selasa (2/10).

Menurut dia, salah satu program 100 hari kerja Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal, di periode kedua masa kepemimpinannya adalah memastikan implementasi e-government terintegrasi di bumi cenderawasih, dapat berjalan baik.

Hal demikian, sebagai upaya percepatan pelayanan pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas mendukung pencegahan korupsi di Papua.

“Makanya, Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi menggelar kegiatan ini.”

“Sebab untuk mewujudkan kualitas perencanaan penganggaran daerah tersebut, dibutuhkan ASB dan SHS yang menjadi alat untuk memfilter perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Hal ini  agar semua kegiatan terstandar serta sesuai target kinerja maupun output yang direncanakan,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Bappeda untuk memastikan ASB dan SHS, supaya dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui 'e-PapuaPuRencana dan e-PapuaPuAnggaran'.

"Sehingga penerapan ASB dan SHS, bisa mempunyai dampak nyata, terukur, dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para Kepala OPD dan Sekretaris lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.