Pemerintah Daerah diminta bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya, agar dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin. Supaya ancaman tersebut tidak berkembang menjadi lebih luas.

Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas  Enembe dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay, Pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer Di Aula Kantor Bappeda Provinsi, Rabu (17/10).

Dia katakan, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non-militer, diperlukan pula komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa.

Tanggung jawab itu, diantaranya dalam menghadapi ancaman non-militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Sehingga demikian dalam era kekininan saat ini, ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern. Yakni sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek mematikan.

“Sebab sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa.”

“Makanya, untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan juga sebuah kekuatan yang bersifat non fisik,” tutur dia.

Dia tambahkan, strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melainkan, menjadi agenda yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Sebab Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting. Karena pemerintah daerah merupakan institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang berpotensi menjadi ancaman non militer.”

“Tak sampai disitu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah, yang dapat di dayagunakan guna mendukung kepentingan pertahanan negara,” pungkasnya.