Pemerintah Provinsi Papua menyambut positif wacana mendorong perpanjangan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi bumi cenderawasih, yang bakal habis pada 2021 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menanggapi wacana BPK RI yang menyatakan kesiapannya mendorong perpanjangan UU tersebut.

“Kita sangat bersyukur selama ini Pemprov Papua bisa bekerja sama dengan BPK yang selain mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga mendorong perpanjangan Otsus”.

“Tentunya kerja sama ini kita harapkan bisa terus terjaga sebab lembaga BPK merupakan pihak yang mendorong pemerintah daerah, mencapai pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Klemen di Jayapura, kemarin.

Sebelumnya, Anggota VI BPK RI, Harry Ashar Asiz di Jayapura, pekan lalu siap mendorong pemerintah pusat untuk pemberian perpanjangan dana Otonomi  Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021 mendatang.

Pihaknya pun mengaku saat ini tengah melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan dana otsus Provinsi Papua.

“Dari pemeriksaan itu, BPK tengah mempertimbangkan untuk memberikan pendapat agar pemberian dana otsus Papua diperpanjang seperti pemberian otsus di Daerah Istimewa Jogyakarta maupun Aceh,” kata Harry.

Dia tambahkan, pemberian perpanjangan ini tentunya harus disertai dengan ukuran atau indikator semisal berapa angka kemiskinan dalam beberapa tahun masa perpanjangan dana otsus tersebut atau seberapa sejahtera masyarakat papua dengan adanya layanan tambahan tersebut.

"Sebab kami dapat laporan pemprov (pemerintah provinsi) papua dan kabupaten, bahwa untuk memajukan rakyatnya, ada banyak anak Papua disekolahkan keluar negeri melalui program beasiswa”.

“Saya menilai ini terobosan yang sangat bagus, apalagi program ini menggunakan dana Otsus. Sebab salah satu kunci kesejahteraan suatu daerah adalah melalui pendidikan yang nantinya menghasilkan sumber daya manusia handal,” tuntasnya.