Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Papua selama lima tahun berturut-turut, diapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dimana prestasi tertinggi itu, menujukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terhadap kualitas laporan keuangan dan tak lepas pula dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR Papua dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

“Kami memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Papua atas pengelolaan keuangan daerah 2018”.

“Dimana sebagian besar sudah sesuai dengan mastreplan yang dibuat oleh gubernur papua, sehingga dalam LKPD 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” kata Auditor  Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa, disela-sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua tahun anggaran 2018, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, Rabu (15/5).

Meski memberikan penilaian WTP, ia menyebut masih menemukan sejumlah permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua.

Diantaranya penganggaran pendapatan pajak, belanja bagi hasil pajak, defisit dalam perubahan APBD 2018 belum sesuai ketentuan, kesalahan pengangaran belanja perubahan APBD serta pertanggung jawaban perjalanan dinas yang masih belum didukung bukti pertanggung jawabannya.

“Sehingga diharapkan catatan-catatan ini mendapat perbaikan dalam pelaporan keuangan di masa mendatang,” terang dia dalam sambutannya

Dia tambahkan, BPK perwakilan Papua akan tetap mendorong pemerintah Papua untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten

Dimana, BPK telah memeriksa laporan keuangan yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp13,18 trilyun dari anggaran sebesar Rp13,98 Trilyun, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp13,18 trilyun dari anggaran sebesar 14,70 trilyun. Adapun total aset sebesar Rp21,63 trilyun lalu surplus sebesar Rp360,8 miliar.

Sementara Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendorong pencapaian WTP lima tahun berturut-turut.

“Kami akui masih terdapat rekomendasi yang harus menjadi perhatian. Namun kami akan segera menindaklanjuti semua catatan yang diberikan BPK RI. Sehingga penyajiannya lebih baik di masa mendatang,” tegasnya.