Bupati dan Walikota di bumi cenderawasih diajak berkomitmen dan konsisten dalam melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebab menurut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan.

Hal itu disampaikan Wagub Klemen pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua, Selasa (21/5), di Jayapura.

Dia katakan, Pemerintah Provinsi Papua sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melauncurkan kebijakan e-government Papua dengan dibangunnya sistem sistem e-planning, e-budgeting,  e-samsat, e-perizinan dan e-TPP.

Dimana tujuannya disamping dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya bakal berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan.

“Bahkan saat ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” ujar ia.

Sehingga dengan telah diterapkan e-Government Papua atas arahan dari KPK saat ini, pemerintah Provinsi Papua telah merasakan manfaat langsung, dimana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Makanya saya ajak pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi”.

“Sebab program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat, dirancang untuk membangun suatu sistem. Sehingga ketika sistem itu telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahannya yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Diketahui kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua, dihadiri para bupati se-Papua.