Apalagi, jika hal itu dipakai melindungi faksi garis keras OPM (organisasi Papua Merdeka) yang di yakini masih bergerak di Bumi Cendrawasih itu. ”Waspadai yang jualan isu HAM di Papua,” ujar Panglima seusai bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Dephan, Jakarta Selasa (12/12). Menurut Panglima TNI, Mabes TNI saat ini masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap gerakan separatis di Papua. Namun, terbuka kemungkinan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas. Menurut Panglima TNI, pemahaman terhadap isu HAM harus ditempatkan secara proporsional. Bukan untuk mendekonstruksi kesatuan wilayah Republik Indonesia.
        
Pasca insiden yang menewaskan prajurit Kopassus Sertu Joko Susanto dan purnawirawan TNI Tobias Sirken, aparat Kodam Trikora melakukan penyisiran di wilayah Puncak Jaya, Papua. Target operasinya adalah kelompok Goliat Tabuni yang secara demonstratif mengibarkan bendera OPM setelah kejadian itu. Pernyataan Panglima TNI mendapat dukungan dari anggota komnas HAM Saafroedin Bahar. Menurut komisioner untuk hak adat itu permasalahan OPM tidak bisa dilindungi dengan alasan hak asasi manusia. ”Hukum internasional tidak memperbolehkan itu. Kalau terjadi pasti sudah banyak negara yang pecah belah,” ujarnya.

Sumber : http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006112761