Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Untuk mewujudkan integrasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar para aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dibina secara terus menerus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya minta ada proses hukum terhadap oknum Kelompok Kerja (Pokja) jika terbukti terlibat KKN dalam melaksanakan tender pembangunan jalan pendukung menuju Patung Yesus Kristus di Bukit Swaja Kampung Kayu Batu Kota Jayapura.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan UU Bidang Kepegawaian 2017, dapat menjadi ppedoman dalam proses serta tahapan maupun prosedur penjatuhan hukuman atau sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN).
Guna meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan (di laut), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua memberi pelatihan mesin motor perikanan bagi nelayan, Selasa (14/11) kemarin, di Jayapura.
Dinas Kesejateraan Sosial dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua mengajak pemerintah kabupaten terdekat untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat suku Korowai, baik di bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi kerakyatan maupun infrastruktur.
Pemerintah Pusat menilai pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) di bumi cenderawasih belum sesuai peruntukan dan belum tepat sasaran kepada kepada masyarakat. Tolak ukurnya adalah masih banyak daerah tertinggal yang ada di Papua.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Papua menyampaikan rencana penghapusan dendan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB) pada 17 November 2017 mendatang.
Gubernur Lukas Enembe resmi telah menetapkan 21 November sebagai hari Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Peringatan ini akan diawali pada 2017 melalui kegiatan pameran dan ekspos hasil pembanguan selama kurun waktu empat tahun terakhir.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau semua pihak untuk dapat menerima penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 senilai Rp 2.895.650 yang naik 8,71 persen dari sebelumnya sebesar Rp 2.663.646.
Pemerintah Provinsi Papua menilai salah satu startegi untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dalam menghadapi persaingan global adalah dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Dedikasi dan komitmen untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Korowai kembali ditunjukan Pemerintah Provinsi Papua. Dimana kali ini, melalui Dinas Kesehatan Papua, kembali menerjunkan tim yang akan bertugas selama dua bulan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda mengatakan penunjukan pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, menunggu petunjuk dari Gubernur Lukas Enembe.