Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua merilis kebutuhan Pilkada semester dua untuk 11 kabupaten/kota berjumlah sekitar Rp600 miliar.Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Papua Komisioner KPU Papua Tarwinto kepada media ini di Jayapura, Rabu (9/3).“Kalau dilihat kemarin anggaran total yang diajukan dari 11 kabupaten penyelenggara Pilkada gelombang dua tembus angka Rp600 miliar,”terang dia.Kesebelas KPU kabupaten yang bakal melaksanakan Pilkada serentak gelombang dua, kabupaten Mappi, Kabupa
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua menyayangkan implementasi Pergub 15 2013 tentang pengendalian dan penertiban penduduk baru dijalankan Kabupaten dan Kota Jayapura.Selebihnya belum melaksanakan amanah Pergub tersebut sehingga upaya pengendalian dan penertiban penduduk dikhawatirkan tak dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan.Hal demikian dikatakan Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Daud Ngabalin kepada media massa di Jayapura, Kamis (10/3).â
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda minta 4.876 lulusan sarjana Ahli Madya (A.Md) Keperawatan dan Akademi Keperawatan (Akper) Yamas Papua untuk melapor ke kementerian terkait dugaan penertiban ijasah palsu.“Agar ada kejelasan, para lulusan Akper Yamas mesti pergi melapor ke kementerian terkait. Ini harus dilaporkan dulu sesuai dengan kewenangan sebab gubernur tidak tahu menahu mengenai masalah ini," jelas Elias Wonda kepada pers, Kamis (10/3).Elias mengatakan mengenai per
 Gubernur Papua Lukas Enembe bakal mendorong Bupati dan Wali Kota menandatangani nota kesepamahan Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang pemberantasan peredaran miras di “bumi cenderawasih”.Penandatangan MoU tersebut direncanakan pada 29 Maret saat Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Wali Kota dilangsungkan.“Kita mendorong penandatangan MoU sebab keberadaan miras ditengah-tengah masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya berbagai konflik maupun tindak kriminalitas. Sehingga selain Bupat
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua telah menetapkan padi sebagai komoditas utama di wilayah Selatan Papua (Anim Ha).Meski begitu pada tahun ini, ada tiga lagi komoditi baru yang bakal didorong menjadi bahan unggulan, yakni kedelai, buah-buahan dan sayuran.“Sehingga di wilayah Anim Ha, seperti di Merauke kedepan akan dijadikan sebagai daerah penghasil empat komoditi unggulan atau sentra produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holti
    Dinas Pekerjaan Umum  mengestimasi kebutuhan pembangunan sarana infrastruktur hingga pendukung untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 mencapai Rp10 triliun.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua, Mikael Kambuaya dana sebesar itu akan membiayai pembangunan venues di 5 wilayah adat yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan.“Intinya kami dari Dinas PU akan dukung seperti pembangunan jalan masuk ke kawas
Gubernur Papua Lukas Enembe mengkritik bawahannya para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang sering bepergian keluar daerah dengan dalih tugas luar atau dipanggil pihak kementrian terkait serta dalam keperluan koordinasi.Kepala Daerah juga menyatakan masih banyak pimpinan SKPD yang tak pernah mendelegasikan kegiatan diluar daerah kepada bawahannya. Padahal seorang Kepala SKPD selain harus bijak tetapi mesti adil dalam mengambil keputusan.“Tolong pekerjaan apa saja harus melibatkan
Gubernur Papua Lukas Enembe berjanji akan memberikan biaya transportasi bagi pegawai yang tidak memiliki kendaraan dinas. Pernyataan ini senada dengan Sekda Papua Hery Dosinaen yang pada Februari lalu menyatakan hal serupa.Dengan pemberian biaya transportasi, Gubernur Lukas berharap dapat memotivasi pegawai yang selama ini malas menghadiri apel pagi. Sebab selain pemberian biaya transportasi, pemerintah provinsi bakal berupaya menyediaan fasilitas lain, seperti perumahan pegawai.“Nanti bagi pe
Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kabupaten Mamberamo Raya terpaksa mengundur waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke 23 Maret (sebelumnya 19 Maret), karena alasan anggaran yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah setempat.Ketua KPU Papua Adam Arisioi mengatakan telatnya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Mamberamo Raya dan Pemda setempat, ikut menjadi penyebab direvisinya pemungutan suara ulang.“Perkembangan Mamberamo Raya tidak jadi dilaksanakan PSU 19 Ma
Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Provinsi Papua merilis data Kepala Keluarga (KK) miskin yang telah terdata dalam program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera telah mencapai 400 ribu lebih.Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Provinsi Papua, Ribka Haluk, di Jayapura, Rabu (9/3).“Untuk Papua data yang sudah terhimpun dari seluruh kabupaten/kota sekitar 400 ribu lebih KK miskin,” ucapnya.Meski begitu, Ribka mengimbau
Rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Papua dan Papua Barat untuk menjual listrik ke negara tetangga Papua Nugini (PNG) dipertanyakan banyak pihak.Salah satunya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, Bangun Manurung yang menilai hal itu bisa menjadi sebuah “mimpi buruk” sehingga mesti dipikir baik-baik sebab rencana penjualan listrik ke Papua Nugini direncanakan berlangsung pada April mendatang."Saya kira harus dipikir ulang lagi karena kita disini kan masih kekurangan
 Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen menerbitkan larangan merokok bagi pegawai dan tamu di area Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Larangan serupa juga diberlakukan bagi mereka yang gemar makan pinang.“Saya sudah sampaikan (tidak boleh merokok dan makan pinang) pada setiap apel senin pagi. Apalagi saya sering menemukan puntung rokok yang berserakan di sembarangan tempat pada lingkungan kantor Gubernur. Karena itu larangan ini resmi kita terbitkan sebab kita mau budayakan kebersi

instansi