Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemerintah Provinsi Papua menghimbau Menkopolhukam agar tak menyampaikan statement yang dapat memicu keresahan di Bumi Cenderawasih. Penegasan itu dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, menanggapi sikap pemerintah pusat melakukan operasi keamanan di Papua, sebagaimana yang tengah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah. Hery meminta Menteri untuk selayaknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberi satu pernyataan, sebab berpotensi memberi umpan balik yang luar
Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menyebut pemeriksaan pengelolaan keuangan 2015 di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua telah mencapai 80 persen. Hal itu dikatakan Anggiat kepada pers di Jayapura, Jumat (18/3). “Pemeriksaaan terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Papua tahun anggaran 2015 sudah 80 persen. Tinggal menyisahkan 20 persen meski laporan konsoilidasinya belum secara utuh, hanya secara proses suda
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Papua, Elia Loupatty menuntut wacana kenaikan iuran BPJS mesti dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Hal itu dikatakan Asisten Elia Loupatty kepada pers, Jumat (18/3) di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Sebenarnya kalau BPJS menaikan iuran harus diikuti dengan peningkatan pelayanan. Makanya kita ingatkan lagi jangan sampai mutu pelayanan tidak meningkat tapi iuran bertambah besar”. “Makanya, saya harap perlu ada keadila
Biro Humas dan Protokol Setda Papua bakal mendorong mendorong Pemerintah Kabupaten/kota membentuk unit pelayanan terbuka di kampung, guna menindaklanjuti implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.Hal demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Kamis (17/3) di Jayapura.“Kita mengimbau kabupaten/kota untuk membangun dan memebentuk unit-unit pelayanan terbuka bagi masyarakat seperti kampung atau desa informasi dan d
Pemprov  Papua mengancam bakal mencabut 90-an izin tambang karena tak memenuhi kategori clean and clear (CnC).Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Energi Sumerb Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Bangun Manurung kepada pers di Jayapura, Kamis (17/3).“Ada 90-an lebih izin tambang yang terancam dicabut. Diantaranya juga ada yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah dan tidak memenuhi kategori. Memang upaya ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi dalam
Gubernur Papua Lukas Enembe menyadari wilayah Papua yang sangat luas dengan kekayaan alam beragam dan melimpah, namun sayangnya belum memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.Bahkan sampai saat ini, masyarakat Papua masih terkungkung pada kondisi yang tidak kita inginkan sebagai satu bangsa yang besar.Oleh karena itu, Provinsi Papua sangat membutuh percepatan pembangunan agar sejajar dengan provinsi lain. Sehingga perlu dirumuskan pola pendekatan baru yang berbasis kawasan, berdasarkan lima w
 Sekda Papua Hery Dosinaen menghimbau Pemerintah Kabupaten Keerom untuk segera membangun perumahan bagi pegawai setempat, karena hampir sebagian besarnya berdomilisi di Kota dan Kabupaten Jayapura.Himbauan Sekda bukan tanpa alasan, sebab sudah 10 tahun menjadi kabupaten, pemerintah setempat belum juga membangun rumah dinas bagi Kepala SKPD, Bupati maupun Wakil Bupati.“Jangankan rumah untuk pegawai, bahkan ironis sekali dua kali pergantian Kepala Daerah namun hingga kini jabatan untuk Bupa
 Dalam rangka mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta semua pihak memaksimalkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki untuk turut serta menjaga teritorial negara kita.Organisasi kemasyarakatan serta pihak terkait lainnya yang juga masuk sebagai komponen cadangan dihimbau ikut pula mewaspadai ancaman nyata yang pada kenyataannya dapat terjadi secara tiba-tiba serta sulit diprediksi.  â€œSebab implentasi ancaman tersebut nyata dapat terjadi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi dihimbau memanfaatkan teknologi informasi yang sudah terbangun melalui website pemerintah daerah, sehingga dapat mempublikasi seluruh keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya.Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Selasa (15/3).“SKPD  di lingkungan pemerintah setempat kami himbau untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam mempublikasi seluruh pro
Untuk menunjang program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman bakal membangun 408 unit rumah yang tersebar di lima wilayah adat.“Sekitar 95 unit akan dibangun di Merauke kemudian di Dogiyai 35 unit, Kabupaten Jayapura 10 unit, Kabupaten Sarmi 10 unit, Keerom 10 unit dan Kota Jayapura 8 unit”.Pembangunan perumahan ini sesuai petunjuk Gubernur Papua, untuk menyediaka
 Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pelaksanaan diklat prajabatan mampu menghasilkan PNS yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik.Sebab dewasa ini, sangat dibutuhkan kehadiran pengelola sumberdaya pembangunan yang kompeten guna mempercepat peningkatan daya saing dan kemajuan Papua dalam menghadapi tantangan tantangan globalisasi.Penegasan ini disampaikan Gubernur Lukas dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Diklat Provinsi Papua, Dr Za
Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyerahkan bantuan satu unit mobil kendaraan perpustakaan keliling kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara.Mobil perpustakaan keliling itu ditengarai sudah tiba di Kabupaten Tolikara pada Senin (14/3) yang diberangkatkan lewat Wamena.“Mobil bantuan untuk Perpustakaan di Kabupaten Tolikara merupakan penganggaran di 2015 lalu. Dimana dari tujuh unit yang dianggaran untuk kawasan timur, Papua mendapat satu yang diber

instansi