Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Papua, Septinus Hamadi, mengakui bahwa pemerintah kalah cepat dalam melindungi hak paten produk kerajinan sehingga hal tersebut diklaim oleh pihak lainnya. Padahal, Dinas Perindagkop merupakan bagian dari wadah yang bakal melindungi hasil-hasil karya masyarakat Papua. Dia mencontohkan seperti, buah merah yang hanya ada di Papua, namun dipatenkan oleh orang lain sebagai hasil karya mereka yang bahkanterjadi di luar negeri.  &
       Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) akan membangun Giant Screen di lima daerah yang menjadi tempat pelaksanaan PON tahun 2020 di Papua.Kepala Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Papua, Drs. Archipus. Kaize, MT, mengatakan kelima daerah yang akan dibangun Giant Screen adalah, Jayapura, Merauke, Timika, Biak dan Wamena.   Khusus untuk wilayah Jayapura, lanjut Archipus Kai
    Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar hari pahlawan tanggal 10 november tahun 2013 ke 68, dijadikan sebagai momentum sejarah untuk mulai bangkit, mandiri dan sejahtera dalam membangun negeri ini. Sebab kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia dengan perjuangan pahlawan bukanlah sebuah hadiah, namun untuk memacu serta memerdekan diri dalam berjuang sendiri," kata Gubernur lukas enembe sekaligus yang bertindak sebagai inspektur pada upacara pada peringatan hari pahlawa
      Undang-Undang   Nomor 14 Tahun    2008 tentang keterbukaan informasi memberikan landasan hukum terhadap setiap informasi dan mewajibkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.Ini artinya bahwa masyarakat berhak tahu setiap informasi dari badan publik karena dijamin oleh undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sehingga setiap badan wajib untuk menyediakan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon
      Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua menerapkan peningkatan kualitas manajemen kinerja para pegawainya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini.Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, salah satu kebijakan pelayanan publik yang diambilnya untuk meningkatkan PAD adalah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis elektronik. Sistem ini yang kemudia
     Plt. Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen optimis rencana pemerintah untuk merestrukturisasi organisasi/kelembagaan Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi, dapat mulai aktif pada tahun 2014 mendatang. Hal tersebut sebagaimana pengakuan Sekda Hery Dosinaen, saat diwawancara pers usai mengikuti rapat KOmisi A DPRP bersama Eksekutif dalam penyempurnaan Perdasi tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemprov Papua, bertempat di Swissbel Hotel Jayapu
        Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Drs. Frengky Wally,MM menegaskan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan saat ini adalah dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pemulihan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan peran serta kita selakuaparatur teknis bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Papua untuk ikut mengaplikasikan
Pemerintah Provinsi Papua tengah menggodok kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua menurut usulan berkisar Rp1,9 juta dari nilai sebelumnya sebesar Rp1.710.000. Menurut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe SIP, MH, pihaknya sudah menandatangani draft usulan kenaikan UMP senilai Rp1,9 juta tersebut, yang diharapkan bisa segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalulama. Jadi, UMP saat ini kan Rp1.710.000 per bulan, saya kira nilai ini perlu ada kenaikan juga karena tingkat kemahalan di Papua
        Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan pada bulan Oktober 2013 Kota Jayapura mengalami inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum) senilai 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 32,76 persen dibanding bulan Juli 2013. Menurut Kepala BPS Papua, Didik Koesbianto melalui Kabid Statistik Distribusi BPS Papua, Adriana Robaha, inflasi di Kota Jayapura pada Oktober 2013 disebabkan karena adanya kenaikan harga barang dan jasa pada kelo
       Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, memberikan jaminan dan garansi ketersediaan stok bapok di "bumi cenderawasih" aman hingga perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Kepastian ini menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Septinus Hamadi, didapat usai dirinya bersama staf melakukan pengecekan ketersediaan stok di sejumlah pasar maupun distributor penyalur minuman d
       Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dalam waktu dekat akan menggelar apel kendaraan dinas sebagai salah satu upaya pembenahan masalah aset. Menurut Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Sekda Papua sehingga kemungkinan besar kegiatan itu akan dilakukan paling lambat bulan November mendatang."Saya sudah lapor ke Pak Sekda untuk kita apel kendaraan. Dari situ juga nantinya kita bisa mengecek kendaraan
     Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mensinyalir salah satu faktor utama yang menjadi pemicu tingginya angka pengangguran, yakni karena masyarakat terlalu berharap untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding membidik sektor lainnya.Menurut Kepala Bappeda Papua, DR. Muhammad Musa’ad, M.Si, berdasarkan analisanya keinginan menjadi PNS tak hanya menjadi pola pikir masyarakat di tingkat ekonomi kelas atas, tetapi juga menengah hingga kebawah.

instansi