Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

     Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS menegaskan menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air menyebabkan terjadinya berbagai pertikaian maupun permasalahan sosial masyarakat sehingga kerap menciptakan instabilitas politik  dan keamanan di daerah. Hal demikian tak  dapat dipungkiri  bahwa  roda  perekonomian  masyarakat  dipengaruhi  oleh Menurunnya Rasa Kebangsaan, Ciptakan  Instabilitas  Politik
     Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS  pada hari Jumat (7/9) besok, bakal melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar dan Frans Sanadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertempat di Kantor DPRD Kota Serui. Hal demikian sebagaimana diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum,  Drs. Elieser Renmaur saat ditemui wartawan usai menghadiri satu acara, Rabu (5/9), di Kantor Dewan Perwak
       Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua pada hakekatnya menegaskan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dibidang kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan analisis kebutuhan pegawai. Kebijakan kepegawaian tersebut, semestinya ditetapkan melalui satu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang kebijakan kepegawaian.       Menurut Plt. Gubernur Provi
     Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. Djarot Soetanto,MM mengatakan lemahnya sumber daya manusia (SDM) di Papua menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap hasil pendataan maupun pencacahan penduduk dibumi cenderawasih.     Selain sumber daya manusia yang sedikit lebih rendah dibanding daerah lain di Indonesia, masalah penting lain yang menjadi hambatan dalam pencacahan penduduk adalah faktor geografis dan topografi Papua
    Sebagai satu bentuk ungkapan khusus serta silaturrahmi pada pasca hari raya umat islam yang telah membudaya di beberapa negaraspeperti di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar acara Halal bi Halal yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis (6/8). Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Anni Rumbiak, kegiatan ini akan dihadiri sebanyak 2750 orang yang terdiri dari para pegawai negeri sipil (PN
         Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk tetap berpegang teguh pada sumpah serta kode etik dan disiplin pegawai. Hal ini penting, agar PNS tidak terlibat dan terjebak dalam praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).       Masih menurut Syamsul Rivai, dengan adanya ikatan itu maka para PNS diimbau untuk mengikuti seluruh aturan yang telah
       Dalam rangka meningkatkan peranan, tugas dan fungsi dibidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi maupun informatika dilingkunganpemerintahan tingkat provinsi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dalamwaktu dekat ini berencana mensosialisasikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.       Kegiatan sosial
       Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constant Karma menegaskan sampai saat ini Tanah Papua sangat kokoh dan tak dapat  diguncang dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang dapat menimbulkan keresahan maupun kerusuhan sebagaimana yang pernah terjadi di daerah lainnya di Indonesia.       Bahkan menurut dia, kondisi Papua terlalu aman sehingga tak bisa disusupi pihak-pihak yang berniat mengadu domba un
       Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua melarang pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan pada kawasan pertambangan rakyat yang sudah diberi ijin oleh pemerintah daerah.       Menurut Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Moses Malmambesi, pihak perusahaan yang melakukan kegiatan dikawasan pertambangan rakyat dapat dikenakan sanksi karena melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. “J
        Acara pembukaan pelatihan psikososial bagi bagi para pendamping pengintas(korban) kekerasan yang  dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Papua bekerja sama dengan UNICEF Papua, yang di adakan di Hotel Horisan Jayapura dihadiri oleh peserta serta undangan dari isnstansi yang terkait. Pimpinan Unicef Papua dan Papua Barat(Ibu Margareth), dalam sambutan pebukaan kegiatan pelatihan psikososial mengatakan bahwa hasil penelitian yang d
Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-67, Pemerintah Provinsi Papua menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan, yang salah satunya adalah lomba gerak jalan 17 kilometer
Melihat dari peliknya masalah pertanahan di Papua, pemerintah provinsi merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga badan pertanahan daerah yang berfungsi memaksimalkan penanganan masalah pertanah dibumi cenderawasih

instansi