Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

       Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responden gender, salah satu strategi untuk mencapai tujuan itu adalah melalui strategi pengarusutamaan gender sesuai dengan Inpres No. 9  Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu bahwa peran Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah melakukan sosialisasi sampai ke akar rumput.   
       Pemerintah mengharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada waktu mendatang agar dilaksanakan secara berkesinambungan serta ditingkatkan untuk supaya masyarakat mampu memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak termasuk terjangkau didalam lingkungan sehat, aman, maupun harmonis, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.       Hal demikian dianggap penting karena perumahan dan kawasan permukiman telah
     Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua mengumumkan sebanyak 100 peserta telah dinyatakan lolos dan bakal mengikuti serangkaian tugas belajar sebagai calon praja IPDN Papua di Jati Nangor, dalam rekruitmen tahun 2012 ini. Sebanyak 100 peserta yang  masing-masing berasal dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua ini, menyisihkan sebanyak ribuan peserta lainnya yang ikut serta dalam serangkaian tes, yang dilak
Setelah bergulir selama sekitar tiga bulan dengan disisipi adanya putusan sela, akhirnya Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, Rabu (19/9). Permohonan perkara sengketa kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Papua (DPRP)  dan Gubernur  Papua  diputuskan dikabulkan oleh MK dengan dua dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva. Dalam amar putusannya, Mahkamah
      Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS berharap Dengan ditetapkannya perubahan kawasan hutan Provinsi Papua, maka   sangat diyakini bahwa hal ini akan dapat berimplikasi terhadap rencana  pola ruang RTWT (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Papua. Dengan  ketersediaan sumber daya yang dimiliki inilah, sangat diharapkan agar  RTRW Provinsi Papua tersebut dapat segera disesuaikan dengan perubahan  kawasan hutan serta dapat
     Provinsi Papua yang luasnya dua kali lebih besar dari pulau Jawa dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, baik yang berada di wilayah daratan maupun di lautan. Sayangnya, kekayaan alam ini tak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua yang justru lebih miskin dibanding dengan daerah lainnya di Papua. Tak hanya itu, ironisnya sampai dengan saat ini masih ada warga pada sejumlah  perkampungan  yang sejak lahir belum mendapatkan pelaya
     Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua berencana menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu di  Kecamatan/Distrik  (Patek) pada tahun 2013 mendatang.Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, PetrusKorwa, dengan adanya sistem Patek ini maka masyarakat yang datang untuk mengurus surat-surat seperti akte kelahiran, KTP, maupun surat kependudukan lainnya, bakal tidak lagi banyak menunggu
     Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan SetdaProvinsi Papua, Drs Elia Loupatty M.Si menegaskan dari sebanyak2000-an lebih koperasi yang beroperasi di Papua, hanya sebanyak 58persen yang dinilai aktif menjalankan rutinitas. Hal demikian sebagaimana dikatakan Elia Loupatty saat diwawancara wartawan, dalam satu kesempatan, baru-baru ini.     Menurut dia, untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi melakukan upaya-upaya dengan mendorong kapasi
     Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan sejumlah jabatan Camat atau Kepala Distrik di wilayah Kabupaten, ternyata ada yang dijabat oleh seorang yang hanya mengantongi ijasah Sekolah Dasar (SD), bahkan SD persamaan. Tidak disebutkan berapa banyak jabatan Kepala Distrik di Papua yang hanya bermodalkan ijasah SD namun hal tersebut lebih disebabkan oleh karena penunjukannya yang merupakan kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten dan sama sekali tak dapat diintervensi oleh pemerin
     Pemerintah Provinsi Papua mengakui tak mudah untuk menyelesaikan masalah batas wilayah yang terjadi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, karena kompleksnya argumen atau pernyataan yang muncul dari masing-masing pihak.Akibatnya, sejumlah masalah batas wilayah yang mengapung ke permukaan seperti kasus daerah Suru-Suru yang diperebutkan Kabupaten Yahukimo dengan Asmat, serta  kabupaten lainnya di Papua masih belum mendapat penyelesaian atau seperti “jalan dit
     Pemerintah Provinsi Papua menghimbau seluruh masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik saat perhelatan Raimuna digelar pada bulan Oktober 2012 mendatang, di Bumi Perkemahan (Buper) Waena Jayapura. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia Loupatty,MM menegaskan, pihak pemerintah provinsi sampai dengan saat ini tengah bekerja keras guna menyiapkan seluruh fasilitas pendukung terkait pelaksanaan Raimuna.Pihaknya juga berharap upaya
Berpotensi Cetak Dokumen Rahasia Negara, PRP Siap Go Nasional     Setelah resmi beroperasi beberapa waktu lalu, Percetakan Rakyat Papua kini mulai mengembangkan sayap dengan mulai merengkuh pangsa pasar wilayah Indonesia Timur. Perusahaan ini, bahkan tengah menjajaki potensi untuk menjadi salah satu perusahaan percetakaan milik daerah yang bakal mencetak dokumen rahasia negara (security printing). Sejumlah dokumen rahasia negara itu antara lain seperti, STNK, Ijasah, sertifik

instansi