Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini memang ada benarnya. Nama program #BANGGAPapua memang sudah sering terdengar tetapi masih banyak pemangku kepentingan yang perlu mengenal lebih dalam sehingga bisa sayang dengan program ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan terkait pengaturan tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen menginstruksikan instansi terkait melakukan pencegahan penyebaran virus Corona atau Novel Coronavirus (nCoV) yang telah menyebabkan sejumlah orang di berbagai negara meninggal dunia.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dilantik, untuk memberikan contoh yang baik serta tak menunjukan sikap otoriter dan berlebihan.
Usai diresmikan sebagai Direktur Utama (Dirut) RSUD Jayapura, Aloysius Giay yang tengah berjuang keras memperbaiki citra dan pelayanan rumah sakit “plat merah” tersebut, memberikan pernyataan bakal memecat dokter ASN yang tak bekerja maksimal.
Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Costan Oktemka menilai keberadaan subsidi angkutan barang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, sangat berdampak positif bagi masyarakat di wilayahnya.
Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Costan Oktemka mengatakan sekitar 122 kuota CPNS Formasi 2018 (dari total 360), dipastikan tidak terisi karena tak ada pelamar.
Inspektorat Provinsi Papua pada tahun ini mengagendakan pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) baru terkait, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya yang tak selesai 100 persen.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua berharap indikasi penggunaan Dana Desa yang disebut pihak kepolisian membantu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mesti diusut tuntas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua menyebut pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah daerah dan jajarannya sejak 2001 hingga saat ini, belum benar-benar optimal dan menyentuh kepentingan masyarakat asli Papua (OAP).