Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Cenderawasih banyak mengalami kebocoran, akibat potensi yang belum digali serta ilegal loging dan ilegal fishing.
Toleransi umat beragama yang begitu kental di Bumi Cenderawasih, terpampang pada pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Khatolik I Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (14/11/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Papua yang sampai saat ini belum membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ketiadaan lembaga itu dalam dalam satu pemerintahan di daerah, sangat berpotensi nepotisme dipastikan bakal terjadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kerja keras dan upaya Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 14 s/d 18 November 2019 mendatang, dipastikan menggelar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katholik, untuk yang pertama kalinya di Bumi Cenderawasih.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau seluruh bupati dan walikota agar dapat memantau implementasi rencana aksi pencegahan korupsi di masing-masing wilayahnya melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jutaan penerima bantuan sosial (bansos) di bumi cenderawasih, teridentifikasi memakai data Nomor Induk Kepegawaian (NIK) palsu saat mengajukan proposal kepada pemerintah daerah.
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas mengimbau para kepala daerah di bumi cenderawasih agar jangan hanya fokus mengurusi birokrasi dan pembangunan. Tetapi mulai memikirkan pengkaderan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk nantinya duduk pada sejumlah jabatan politik di masing-masing wilayahnya.
Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura menilai lokasi Pos Lintas Batas Terpadu Laut yang terletak di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi, Kota Jayapura, sangat tak strategis dalam mengawasi keluar masuknya orang maupun barang dari negara tetangga PNG.
Kantor Imigras Kelas I Jayapura sepanjang tahun ini telah mendeportasi 17 Warga Negara Asing (WNA) kembali ke daerah asalnya karena terbukti melanggar aturan keimigrasian.